Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
KKP
Menteri KP Susi Pudjiastuti Diminta Lapor Kepada KPK Soal Isu Suap
Tuesday 19 May 2015 09:58:31

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi statement Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai adanya oknum yang akan memberikan 5 Triliun Rupiah kepada Susi apabila dirinya mundur dari Kabinet, Anggota DPR Firman Soebagio dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng II meminta Susi segera melaporkan KPK, jika ada seseorang yang ingin menyuapnya agar turun dari posisi Menteri.

"Kalau ada statement akan menyuap dirinya agar turun harusnya laporkan kepada KPK, siapa saja yang ingin menyuapnya,"ujar anggota dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jangan sampai ini terkesan hanya statement pribadi, karena munculnya isu resufle di kabinet Jokowi. "Ini jangan sampai terkesan mengelabui, karena memang ada isu resufle kabinet,"tandasnya.

Dia mengaku tidak setuju terhadap Peraturan menteri yang mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa melaut dan mencari nafkah. "Ini disebabkan peraturan Menteri yang tidak jelas ujung pangkalnya, jadi saya meminta Pimpinan DPR menegaskan kepada Presiden bahwa, menteri harus pro rakyat bukan pro kelompok semata," jelasnya.

Belum lama ini, melalui twiternya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter yang terverifikasi miliknya yakni @susipudjiastuti.(Sugeng/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait KKP
 
• Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
 
• Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
 
• Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
 
• Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
 
• Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]