|
|||||
| Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen | 2022-02-10 13:35:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk serius menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen. Pasalnya, ia menilai KKP belum berkontribusi menguatkan aspek yang ingin diperjuangkan dalam menjaga kedaulatan negara. |
||||
| Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP | 2021-07-19 10:54:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan rasa prihatin dan belasungkawa atas musibah tenggelamnya 17 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat pada tanggal 13-15 Juli 2021, yang menyebabkan sedikitnya 40 nelayan masih belum ditemukan dan puluhan lainnya telah ditemukan meninggal dunia. |
||||
| Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara | 2021-07-16 17:51:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/7), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. |
||||
| Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo | 2021-01-18 06:49:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Gusril Pausi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo (EP) saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. |
||||
| Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP | 2020-11-26 06:52:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kabinet Indonesia Maju pimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. |
||||
| KPK Tangkap Menteri KKP Eddy Prabowo Atas Dugaan Korupsi Ekspor Benur | 2020-11-25 12:22:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan RI (KKP) Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dini hari. Pasalnya, penangkapan itu terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. |
||||
| KKP dan Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ikan Ilegal Sebanyak 54,978 Ton Senilai Rp 2,2 Miliar | 2020-08-10 19:04:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kepolisian RI (Polri) berhasil menggagalkan penyelundupan ikan ilegal sebanyak 54,978 ton. |
||||
| Wacana Ekspor Benih Lobster oleh Pemerintah Perlu Dikaji Kembali | 2019-12-19 08:44:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Rahmad Handoyo meminta wacana membuka kembali ekspor benih lobster seperti yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih mendalam lagi. |
||||
| Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan | 2019-11-15 08:37:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai dilantik pada akhir Oktober lalu, Menteri Kelauan dan Perikanan Edhy Prabowo tampaknya tidak akan mengikuti jejak menteri sebelumnya, Susi Pudjiatuti dalam hal penenggelaman kapal. Edhy justru akan memberikan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing untuk dimanfaatkan oleh nelayan. |
||||
| Pernyataan Perang Gubernur Maluku ke KKP Tidak Perlu Dibesarkan | 2019-09-10 06:40:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan, pernyataan perang yang disampaikan Gubernur Maluku terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan sebuah ancaman, melainkan suatu bentuk permintaan khusus yang diinginkan pemerintah daerah setempat, sehingga permasalahan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
