Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KKP
Menteri KKP: KKP Akan Lebih Membuka Industri ke Daerah-Daerah
Monday 05 Nov 2012 19:21:02

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutarjo.(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan laut sangat besar. Namun potensi ini harus dikelola secara maksimal agar mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

“Untuk itu kami Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki program industrialisasi nelayan yakni lebih membuka industri ke daerah-daerah,” ujar Menteri KKP, Sharif C. Sutarjo saat kunjungan kerja di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (5/11).

Menurutnya, salah satu faktor yang yang dikeluhkan yaitu, masih minimnya akses pasar bagi nelayan saat akan memasarkan hasil lautnya. Disinilah pemerintah dalam hal ini KKP lewat program tersebut membuka peluang pasar bagi nelayan.

Dengan adanya industri-industri tersebut ungkapnya, maka sendirinya akan memacu meningkatnya produksi perikanan disatu daerah dan memiliki nilai tambah bagi nelayan itu sendiri.

“Terbukanya industri didaerah akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dan sejalan dengan tekad pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan, khususnya nelayan yang kehidupannya masih dibawah garis kemiskinan, serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” urai Sharif.(bhc/shs)


 
Berita Terkait KKP
 
• Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
 
• Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
 
• Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
 
• Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
 
• Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]