JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan akan mendorong perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya supaya terdaftar anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan.
Bahkan dalam rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya menuturkan Presiden turun langsung membantu masalah ini.
“Tadi sudah dibicarakan dalam rapat terbatas. Dimintakan dan akan dibantu Presiden. Prinsipnya orang sehat harus ikut BPJS agar subsidi silang gotong royong,” kata Menkes, Prof. Dr. dr Nila Djuwita Farid Moeloek di Jakarta.
Dia mengatakan, keanggotaan BPJS penting agar masyarakat menengah bawah mendapat pertolongan dari BPJS. “Kalau sakit, contoh cuci darah Rp 1 juta, padahal premi Rp 50 ribu- Rp 25 ribu ditolong oleh 40 orang yang bayar saat sehat,” papar Nila.
Ditanya tentang sanksi apa bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, Nila enggan berkomentar.
“Nanti Presiden dan BPJS, itu kewenangan mereka. Kami pelayanan kesehatan tak campur situ,” terangnya.
Di kesempatan terpisah, Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, I Nyoman Mastera mengatakan mengalami defisit Rp 2,7 triliun. Lantaran penerima premi sepanjang 2014 hanya Rp 3 triliun, sementara pengeluaran mencapai Rp 5,7 triliun.
Dia mengatakan, hal tersebut harusnya bisa diatasi jika seluruh perusahaan Jatim mendaftar karyawannya ke BPJS. “Pekerja formal di Jatim tercatat 8 juta orang. Yang terdaftar masih 1 jutaan. Masih jauh dari angka objektif. Diharapkan pemimpin perusahaan agar karyawannya diikutkan BPJS,” kata Mastera.
Itu ditambah dengan warga jatim dari kalangan bukan kalangan buruh dan karyawan sebanyak 18 juta orang. Sayangnya, pihaknya belum diberi ruang untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkannya ke BPJS.
“Kami cuma diberi ruang inspeksi ke seluruh perusahaan dan wewenang mengajukan pencabutan KTP, SIM, atau paspor terhadap pemilik perusahaan yang tidak mendaftarkan buruh atau karyawan ke BPJS,” ujar Mastera.(bhc/yun) |
