JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana minta pemerintah meninjau kembali program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Ia juga mempertanyakan kapan program KRIS itu dapat dilaksanakan.

"Kalau di beberapa FGD kami selalu mendengar bahwa siap dilaksanakan, mamp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu badan hukum publik yang berarti perannya melayani publik dan bertugas melindungi seluruh pekerja.

"Untuk melindungi pekerja, BPJS yang memiliki programnya harus benar benar dilaksanakan, karena itu amanat u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman RI menyatakan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terbukti ada maladministrasi. Pernyataan ini disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto sebagai laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Hery, maladmin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai bongkar-pasang regulasi mengenai BPJS Kesehatan, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, membuat tata kelola institusi tersebut terlihat amatiran dan membuat pesertanya alami kebingungan. Di satu sisi dari aspek iuran ingin dimaksimalkan, namun aspek manfaatnya justru terus-me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya tidak mengikat bagi seluruh masyarakat. Sebab, Inpres yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari tersebut menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib dalam menguru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendesak Mentari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan. Disampaikannya, Menteri Sofyan Djalil seharusnya memberi masukan jika ada kekeliruan terkait atura ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menuai reaksi, bahkan petisi penolakan dari kalangan pekerja. Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peratu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Dalam rapat-rapat dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dibicarakan sec ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah menggratiskan pajak barang mewah untuk mobil baru, jadi obrolan hangat warganet. Tak banyak yang terkesan dengan kebijakan baru ini. Ada juga yang punya harapan lain. Minta iuran BPJS Kesehatan diturunkan.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan menurunkan tarif pajak penjualan barang mewah atau PP ...Berita Selengkapnya

Mengerikan dan keterlaluan. Setelah kasus korupsi uang bantuan sosial untuk rakyat miskin, kasus Jiwasraya, Asabri, AJB Bumiputera, kini uang buruh diduga dikorupsi. Saat ini kasus dugaan mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun itu tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Adanya mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini menuai sorotan ...Berita Selengkapnya