Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Radikalisme
Mencegah Pengaruh Paham Radikalisme Terorisme di Media Massa
Thursday 09 Jul 2015 07:24:31

Dialog Publik 'Peran Media Dalam Mencegah Teroris di DKI Jakarta'. (Foto/BH/Yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi pelaku terorisme telah bergeser dan sekarang ini aksi propaganda kerap dilakukan di media sosial. Peran media sangat besar dalam mencegah pengaruh paham radikalisme terorisme. Guna mengantisipasi paham radikalisme terorime ini, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengadakan acara dialog publik, dengan tema "Peran Media Dalam Mencegah Teroris di DKI Jakarta" di ITC Cempaka Mas, Selasa (7/7).

Menurut Ketua Panitia, Agus Riyanto, media massa memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan peran positif di tengah masyarakat. Apalagi di masa sekarang ini media massa, khususnya yang bersifat online dan media sosial, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Acara berisi dialog interaktif mencegah pengaruh paham radikalisme terorisme di media massa ini digelar sejak siang hari hingga saat berbuka puasa yang dihadiri anggota IPJI dan awak media. Ada tiga sesi pada dialog interaktif tersebut.

Nezar Patria dari Dewan Pers, menguraikan tentang peta radikalisme di DKI Jakarta yang mana Jakarta adalah pusat pemerintahan negara. Dalam kesimpulannya, Nezar menyebut bahwa sesungguhnya dan secara umumnya di Indonesia, kita tidak memiliki akar genetik dan historis radikalisme dalam sejarah Indonesia. Namun demikian, justru keberagamaan di Indonesia yang dipraktekan dalam kehidupan masyarakat adalah keberagamaan yang santun dan damai.

Sementara peneliti UNJ Dr Asep Supena dan peneliti Unas DR Firdaus Syam senada menyampaikan peran media massa dan kode etik jurnalistik dalam hal peliputan terorisme. Kode etik yang dijelaskan sesungguhnya telah termaktub dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2015. Salah satu yang menarik dalam peraturan tersebut, jurnalis dilarang untuk menampilkan gambar-gambar yang dianggap dapat menimbulkan legitimasi, propaganda dan kampanye terorisme. Selain itu gambar juga tidak boleh menimbulkan kengerian dan traumatik kepada publik.

Pelaksanaan kegiatan ini disambut sangat antusias oleh peserta dan rekan media. Mereka sepakat dan sepaham untuk mencegah bahaya masuknya pengaruh paham radikalisme terorisme di DKI Jakarta khususnya dan di dunia maya dan media massa pada umumnya. Antusiasme peserta sangat terlihat dalam sesi diskusi dimana semangat pencegahan terorisme terlihat sangat kental. Mari bersama mencegah terorisme!(bh/yun)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
• HNW Tolak Pengkaitan Radikalisme Dengan Masjid Dan Pesantren
 
• Kapolri Listyo Sigit Ajak Pemuda Masjid Lawan Radikalisme dan Intoleransi
 
• MARAS Kecam Keras Terkait Tuduhan Prof Din Syamsuddin Radikal
 
• Din Syamsuddin Dilaporkan ke KASN, Ketua Fraksi PKS: Api Permusuhan Dibiarkan Menyala
 
• Tuduhan Radikal untuk Din Syamsuddin itu Absurd dan Memicu Kemarahan Warga
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]