Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 

Masyarakat Dayak Tolak Pembangunan Rel KA
Friday 05 Aug 2011 02:57:21

Ilustrasi
PALANGKARAYA- Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Ahmad menyatakan, masyarakat menolak terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun jaringan rel kereta api Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sikap ini juga merupakan dukungan atas pernyataan Gubernur Kalteng Teras Narang menyatakan penolakannya atas rencana itu.

Menurut Sabran Ahmad kepada sejumlah wartawan di Palangkaraya, Kamis (4/8), keinginan pemerintah pusat yang memaksakan kehendaknya itu sangat melukai harkat dan martabat orang Dayak. Rencana ini dalam jangka panjang sangat merugikan Kalteng, baik ditinjau dari sisi ekonomi ataupun sosial budaya.

Alasannya, menurut Sabran, bila kekayaan Kalteng itu keluar melalui provinsi lain, apa artinya bagi Kalteng. "Imbasnya, Kalteng akan dipandang sebelah mata. Dan akibatnya Kalteng tidak bisa berperan dan tidak bisa sejajar dengan provinsi lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya, saat ini Kalteng sudah melakukan tender untuk pembuatan rel kereta api yang menghubungkan Kabupaten Murung Raya hingga ke Kabupaten Kapuas sepanjang 183 km, yang tinggal menunggu pemenang lelangnya saja

DAD Kalteng dalam waktu dekat ini, menurut Sabran, akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat mengenai penolakan tersebut. “Buat apa pemerintah pusat memasaksakan kehendaknya. DAD Kalteng minta pemerintah menghentikan rencana pembuatan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Kalteng dan Kaltim," tegasnya.

Dari Jakarta, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menolak berkomentar mengenai rencana ancaman pembatalan pembangunan rel kereta yang dimodali oleh perusahaan dari Rusia oleh Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Dirinya belum mendapatkan laporan mengenai ancaman Teras Narang tersebut. "Saya belum bisa komentari karena saya sendiri tidak tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Teras Narang menolak rencana pemerintah pusat membangun rel kereta api Kalteng-Kaltim berjarak 135 Km yang rencananya akan dibangun investor Rusia dengan investasi 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21 triliun. Jika tuntutannya ini tidak dipenuhi, Teras Narang mengancam untuk mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Rencana pembangunan rel kereta api di Kalteng sudah lebih dulu dilakukan dengan jalur Puruk Cahu-Bangkuang dengan jumlah investasi sebesar Rp 15-16 triliun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembangunan rel itu, juga dipakai untuk mengangkut batu bara. Proyek rel kereta api ini oleh pemerintah pusat juga dimasukkan sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).(mic/sya)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]