Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRA
Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA
Tuesday 07 Jan 2014 00:41:38

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh, menilai pemberitaan Mass Media di Aceh terkesan menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

Hal itu disampaikan sehubungan dengan pemberitaan Serambi Indonesia, edisi 4 Januari 2014 berjudul, BP2A diduga Cuci Uang, dan pemberitaan tanggal 6 Januari 2014 dengan judul, LSM : Bubarkan BP2A.

Dia mengatakan, ke 2 berita tersebut sangat menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dengan menuding seolah-olah dengan mengalokasikan anggaran APBA untuk program/kegiatan pada Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) sebagai pencucian uang, Abdullah Saleh menambahkan.

Pencucian uang yang selama ini difahami oleh masyarakat, sambungnya, adalah merupakan tindak pidana dengan cara menghilangkan jejak uang dari hasil kejahatan.

Sementara dalam hal pengalokasian dana untuk program/kegiatan BP2A tidak ada unsur-unsur pelanggaran pidana. Pengalokasian anggaran untuk BP2A dilakukan secara sah dan transparan. Kalaupun Mendagri melakukan koreksi APBA 2014, bukan berarti pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan pada lembaga ini merupakan tindak pidana pencucian uang.

Forum NGO HAM, Gerak Aceh dan Kontras Aceh kesannya sedang berkonspirasi untuk membangun opini publik yang menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Mereka yang semestinya mengadvokasi hak publik, hak masyarakat Aceh ternyata belakangan ini tidak lebih dari perpanjangan tangan kekuasaan Pusat untuk menekan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

"Saya sesali sikap mereka ini dan sikap beberapa Mass Media yang terkesan mengusung misi untuk mendiskreditkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh," ucapnya.

Abdullah Saleh, dalam realease yang dikirimkan kepada BeritaHUKUM.com, Senin (06/01) menghimbau, kepada masyarakat Aceh untuk tidak terpengaruh dengan provokasi yang dibangun oleh mereka ini. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh punya cara tersendiri dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Aceh termasuk langkah yang dilakukan dalam rangka penguatan perdamaian Aceh.

Sebagaimana diberitakan disejumlah media, Pemerintah Aceh diminta menghapus alokasi anggaran Rp 80 miliar dalam RAPBA 2014 untuk BP2A, dan sekaligus membubarkan lembaga yang sebelumnya bernama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tersebut karena dinilai pemborosan anggaran yang menjurus pada praktik pencucian uang.(rls/bhc/sul).


 
Berita Terkait DPRA
 
• Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas
 
• Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA
 
• Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe
 
• BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat'
 
• Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]