| DPRA |
|
|
| |
| Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas | Wednesday 08 Jan 2014 11:53:02 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan jajaran Pemerintah Aceh, menggelar rapat pembahasan 21 rancangan qanun (raqan) yang menjadi prioritas tahun 2014.
"Setelah ditelaah secara bersama akhirnya 21 raqan dimaksud dapat dirampungkannya," kata Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh kepada BeritaHUKU ...Berita Selengkapnya |
| Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA | Tuesday 07 Jan 2014 00:41:38 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh, menilai pemberitaan Mass Media di Aceh terkesan menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.
Hal itu disampaikan sehubungan dengan pemberitaan Serambi Indonesia, edisi 4 Januari 2014 berjudul, BP2A diduga Cuci Uang, dan pemberitaan tanggal 6 Januari 2014 dengan judul, ...Berita Selengkapnya |
| Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe | Monday 16 Dec 2013 22:27:52 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhkrullah, menegaskan bahwa Kemendagri belum mendapatkan hasil perbaikan atas klarifikasi yang diberikannya atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pemerintah pusat masih tetap pada sikapnya. Jika Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA bersikeras melantik Wali Nangroe, ...Berita Selengkapnya |
| BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat' | Wednesday 02 Oct 2013 15:44:41 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH UNIMAL) Lhokseumawe, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diduga salah minum obat (salah jep ubat,red) terkait usulan Rp 50 miliar untuk Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) pada Desember mendatang.
"Usulan tersebut merupakan tindakan konyol dan ...Berita Selengkapnya |
| Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar | Wednesday 02 Oct 2013 15:00:50 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh mengatakan bahwa protes tentang usulan dana pengukuhan Wali Nanggroe (WN) sebesar Rp 50 Miliar sah-sah saja.
"Itu kan baru usulan salah seorang anggot Dewan," demikian kata Abdullah Saleh, melalui pesan BlackBerry Messenger, Rabu (2/10).
Menurut dia, dala ...Berita Selengkapnya |
| Ini Kata Anggota DPRA Soal Dana TKI | Tuesday 24 Sep 2013 14:04:06 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kepada mantan anggota Dewan priode 2004-2009 yang pernah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), diminta untuk tidak perlu resah karena perbuatan anggota dewan menerima dana TKI tersebut bukan perbuatan melanggar hukum.
Demikian kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh melalui pesa ...Berita Selengkapnya |
|
|