Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    DPRA
 
Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas | Wednesday 08 Jan 2014 11:53:02

ACEH, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan jajaran Pemerintah Aceh, menggelar rapat pembahasan 21 rancangan qanun (raqan) yang menjadi prioritas tahun 2014.

"Setelah ditelaah secara bersama akhirnya 21 raqan dimaksud dapat dirampungkannya," kata Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh kepada BeritaHUKU
...

Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA | Tuesday 07 Jan 2014 00:41:38

ACEH, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdullah Saleh, menilai pemberitaan Mass Media di Aceh terkesan menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

Hal itu disampaikan sehubungan dengan pemberitaan Serambi Indonesia, edisi 4 Januari 2014 berjudul, BP2A diduga Cuci Uang, dan pemberitaan tanggal 6 Januari 2014 dengan judul,
...

Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe | Monday 16 Dec 2013 22:27:52

ACEH, Berita HUKUM - Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhkrullah, menegaskan bahwa Kemendagri belum mendapatkan hasil perbaikan atas klarifikasi yang diberikannya atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pemerintah pusat masih tetap pada sikapnya. Jika Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA bersikeras melantik Wali Nangroe, ...

BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat' | Wednesday 02 Oct 2013 15:44:41

ACEH, Berita HUKUM - ‪Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH UNIMAL) Lhokseumawe, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diduga salah minum obat (salah jep ubat,red) terkait usulan Rp 50 miliar untuk Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) pada Desember mendatang.

"Usulan tersebut merupakan tindakan konyol dan
...

Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar | Wednesday 02 Oct 2013 15:00:50

ACEH, Berita HUKUM - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh mengatakan bahwa protes tentang usulan dana pengukuhan Wali Nanggroe (WN) sebesar Rp 50 Miliar sah-sah saja.

"Itu kan baru usulan salah seorang anggot Dewan," demikian kata Abdullah Saleh, melalui pesan BlackBerry Messenger, Rabu (2/10).

Menurut dia, dala
...

Ini Kata Anggota DPRA Soal Dana TKI | Tuesday 24 Sep 2013 14:04:06

ACEH, Berita HUKUM - Kepada mantan anggota Dewan priode 2004-2009 yang pernah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), diminta untuk tidak perlu resah karena perbuatan anggota dewan menerima dana TKI tersebut bukan perbuatan melanggar hukum.

Demikian kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh melalui pesa
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]