JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dalam pengadaan alat absen fingerprint (sidik jari), bakal terganjal. Pasalnya, Ketua DPR sekaligus Ketua BURT Marzuki Alie meminta untuk mengevaluasi proyek tersebut, karena nilainya tidak lumrah. Pasalnya , tidak mungkin alat itu mencapai Rp 4 miliar.
Menurut dia, permintaan evaluasi bukan untuk tujuan bisnis, melainkan untuk mencegah timbulnya persepsi negatif di kalangan masyarakat. "Jantung saya seperti mau copot, begitu mendengar biayanya Rp 4 miliar. Kalau beli mahal, terus bagaimana nantinya. Saya minta tolong pada ahlinya untuk berkoordinasi dengan Sekjen," terangnya.
Diungkapkan Marzuki, dirinya punya kenalan, karena dia tahu untuk keperluan 16 unit, paling hanya menelan biaya Rp 80 juta. Sedangakn ditambang dnegan biaya pemasangan dan segala macamnya, maksimal hanya menelan biaya sekitar Rp 400 juta. “JIka mencapai Rp 4 miliar, saya bilang tidak masuk akal,” papar dia.
Pemanggilan ahli ini, lanjut dia, karena dirinya berharap tidak terjadi permainan oleh pihk Kesekjenan terhadap pembelian alat tersebut. Jika penyimpangan terjadi, maka akan menjadi tanggung jawab Sekjen DPR. “Kalau ada permainan-permainan itu adalah tanggung jawab Sekjen. Saya tidak ikut campur,” tegas Marzuki.
Harga sebesar itu, jelas dia, sangatlah tidak mungkin. Sebab, diirnya telah membandingkan dengan alat fingerprint yang ada di sekolah yang dimilikinya. Absensi jempol yang ada di sekolah miliknya seharga Rp 1 juta per unit. Untuk kualitas yang lebih baik harganya Rp 5 juta per unit. Atas dasar ini, dirinya meminta Sekjen DPR tidak membeli alat yang terlampau mahal hingga menghabiskan dana Rp 4 miliar.
“Saya yang akan mengawasi pengadaan alat absensi tersebut, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Jika proyek tersebut berhasil digunakan di DPR, nantinya setiap ruang rapat komisi juga akan menggunakan fingerprint tersebut,” tandasnya.(mic/rob)
|
