Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Marak Proyek, DPR Jadi Lembaga Penguras Uang Rakyat
Wednesday 04 Jan 2012 18:42:17

Meski mendapat kritik keras, Setjen DPR tetap melaksanakan proyek yang dianggap tak masuk akal (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR sudah tak lagi menjadi lembaga wakil rakyat, melainkan berubah menjadi lembaga penguras uang rakyat. Pasalnya, lembaga tersebut menganggarkan miliaran rupiah untuk proyek renovasi toilet, parkir motor dan alat absensi.

Untuk renovasi toilet gedung Nusantara I DPR, dialokasikan dana Rp 2 miliar, hanya untuk mengganti 220 unit toilet. Sedangkan proyek renovasi parkir motor dua lantai menelan anggaran Rp 3 miliar. Sementara untuk pengadaan alat absensi dengan sistem sidik jari Rp 3,7 miliar.

Renovasi toilet harus dilaksanakan, karena dianggap sudah banyak yang rusak dan kondisinya bau tak sedap. Sedangkan parkir sepeda motor dirancang dua lantai untuk menampung 800 sepeda motor dan alat absen sidik jari untuk 16 unit disertai CCTV.

Menurut Karo Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Sumirat, pengadaan proyek tersebut sudah sangat mendesak. Semuanya harus segera dilaksanakan. “Untuk renovasi toilet, pihaknya berjanji akan mengembalikan kelebihan dari penggunaan anggaran itu ke kas negara,” kata dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/1).

Sedangkan renovasi parkir motor DPR dengan anggaran Rp 3 miliar, sudah mulai dilelang dan telah berjalan. Alasannya, banyak sepeda motor terparkir dimana-mana. Sedangkan pengadaan sidik jari, DPR memilih vendor yang memiliki anggaran lebih murah. Sebelumnya, Rp 4 miliar, tapi sekarang ada vendor lain menjadi Rp 3,7 miliar.

Proyek absen sidik jari ini akan dimulai dengan proses tender pada bulan ini, lanjut dia, sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan. Khusus untuk area ruang rapat paripurna, Setjen DPR menyiapkan 16 alat absen. Masing-masing delapan alat absen masuk dan delapan alat absen keluar. “Totalnya 16 unit. Kalau dikehendaki kurang dari 16 unit, harganya bisa turun," jelas Sumirat.

Khusus untuk alat absensi tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie sempat menyatakan keheranannya. Sebab, ia tahu persis harga alat finger print itu yang diduga takkan lebih dari Rp 500 juta. Harga itu sudah termasuk softwarenya serta CCTV bersama sistem aplikasinya.(dbs/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]