Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRA
Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe
Monday 16 Dec 2013 22:27:52

Tgk Sufaini Syekhy (kanan), mantan MP GAM Husaini Hasan (kiri).(Foto: Ist)
ACEH, Berita HUKUM - Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhkrullah, menegaskan bahwa Kemendagri belum mendapatkan hasil perbaikan atas klarifikasi yang diberikannya atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pemerintah pusat masih tetap pada sikapnya. Jika Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA bersikeras melantik Wali Nangroe, lembaga itu berdiri tanpa dasar hukum yang sah.

Terkait dengan hal tersebut, Mantan Elit GAM Australia/Achenese Australia Association/AAA, Tgk. Sufaini Syekhy, kepada wartawan melalui telepon selularnya, Senin (16/12), mengatakan bahwa sangat menyayangkan sikap DPRA dan Pemerintah Aceh yang tetap melantik Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Selain belum memiliki dasar hukum yang jelas, Wali Nanggroe juga masih menimbulkan reaksi penolakan di berbagai daerah hingga saat ini.

“Sangat aneh dengan sikap pembangkangan anggota DPRA, karena pelantikan ini hanya mewakili kepentingan satu kelompok saja, tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat Aceh. Kalau memang sebagai pemersatu rakyat Aceh, kenapa justru menimbulkan perpecahan diantara sesama masyarakat Aceh,” ucap Syekhy.

Seharusnya Malek Mahmud Cs, melakukan rekonsiliasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali seperti mantan TNA, lintas partai, lintas tokoh, lintas mahasiswa dan ulama, agar semua aspirasi yang selama ini diabaikan dan cenderung diskriminasi bias diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan konflik baru antara wakil rakyat dengan seluruh masyarakat Aceh.

Seperti yang terjadi hari ini, kalau memang Wali Nanggroe mewakili keinginan seluruh masyarakat, tanpa diundang dan tanpa harus disuruh pun, dengan kesadaran diri pasti mereka akan menyambutnya dengan suka cita. Namun yang terjadi sekarang, hanya kelompok mereka saja yang merayakan pesta itu dengan menggunakan uang rakyat yang selalu dibodoh-bodohi dengan nafsu serakah mereka.

"Ini jelas-jelas upaya pembodohan yang dilakukan oleh Malek Mahmud Cs yang bertujuan untuk mengacaukan rakyat dan merusak perdamaian yang telah disepakati oleh RI dan GAM di Helsinki tahun 2005 lalu," ungkap Syekhy, yang juga sebagai juru bicara Dr. Husaini Hasan.(rls/bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRA
 
• Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas
 
• Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA
 
• Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe
 
• BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat'
 
• Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]