Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 

MA Belum Terima Rekomendasi KY
Friday 19 Aug 2011 18:33:01

Ketua MA Harifin A Tumpa (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Rekomendasi Komisi Yudisial terkait pemberian sangsi kepada majelis hakim perkara tingkat pertama atas nama terpidana Antasari Azahar, hingga saat ini belum diterima Mahkamah Agung (MA).

Hal ini diakui Ketua MA yang mengatakan bahwa surat rekomendasi KY belum sampai di mejanya. "Belum ada. Belum ada di meja saya," kata Harifin A Tumpa kepada wartawan di gedung MA, Jakarta, Jumat (19/8).

Padahal, Kamis (18/8) kemarin, KY sudah menyerahkan surat tersebut kepada MA. "Sudah, (Kamis) sore kemarin dikirim ke MA," ujar juru bicara KY Asep Rahmat Fajar.

Ditegaskan Harifin, jika berkas rekomendasi tersebut sudah dikirimkan ke pihaknya, pasti sudah diterima pihaknya. Berarti, berkas tersebut seharusnya sudah berada di atas mejanya, pada hari ini. "Kalau benar kemarin dikiri, seharusnya sudah masuk ke meja saya," tegas Harifin.

Kendati demikian, Harifin menduga bahwa surat tersebut sudah masuk ke MA. Tapi boleh jadi masih berada di bagian tata usaha MA. “Mungkin Senin (22/8) baru sampai di meda saya. Lihat saja nanti,” selorohnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KY menemukan indikasi kuat pelanggaran kode etik, yang dilakukan oleh tiga hakim yang menyidangkan perkara Antasari Azhar di tingkat peradilan pertama, yakni PN Jakarta Selatan. Rekomendasi itu menjatuhkan hukuman hakim nonpalu bagi ketiga hakim tersebut selama enam bulan.(irm)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]