Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Transportasi
LRT Palembang Tak Terkoneksi Angkutan Massal
2018-06-28 18:48:04

Ilustrasi. Tampak Stasiun Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang siap beroperasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Light rail transit (LRT) di Palembang ternyata merupakan angkutan umum yang diperuntukkan bagi orang kaya. LRT ini hanya terkoneksi ke bandara setempat, tidak terkoneksi dengan angkutan publik massal. Jadi, masyarakat miskin tak bisa mengakses LRT tersebut, karena tujuannya hanya ke bandara yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang kaya.

Demikian kritik tajam Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6). Proyek LRT yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli nanti itu, telah menelan biaya Rp10,9 triliun. Bahkan, anggarannya ditambah lagi Rp126 miliar untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.

"Ini kebijakan yang salah dari pemerintah. LRT bukan angkutan transportasi bagi rakyat kecil, karena tidak terkoneksi dengan angkutan massal lainnya seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun. Jadi, ini sebenarnya angkutan untuk orang kaya. Itu sama saja memberi subsidi bagi golongan masyarakat kaya dan tentu saja tidak tepat sasaran. Mestinya subsidi hanya untuk orang miskin," kritik Bambang.

Untuk mengoperasikan LRT, dibutuhkan energi listrik yang besar. Sembilan gardu dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan 4,3 juta volt ampere. Per jam membutuhkan sekitar Rp80 juta atau Rp1,6 miliar per hari dengan generator solor bersubsidi. Menurut Anggota F-Gerindra ini, proyek yang dibiayai APBN sebesar Rp10,9 triliun itu, bila dikonpersi untuk pengadaan rangkaian kereta, bisa membeli 1200 gerbong penumpang dan 3600 gerbong barang.

Bila rangkaian kereta sebanyak itu, lanjut Bambang, disebarkan ke seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal, betapa hebatnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tumbuh hebat. Apalagi, bila anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk pengadaan bus dan truk pengangkut penumpang maupun barang, bisa semakin banyak unit yang dibeli dan sebarkan ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. "Proyek nasional LRT tersebut hanya memboroskan anggaran," tutup Bambang lagi.(mh/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Transportasi
 
• Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman
 
• Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
 
• Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara
 
• Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL
 
• Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]