|
|||||
| Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman | 2024-12-11 21:07:01 | |||||
 |
Oleh: M. Zaky Djauzie, SH |
||||
| Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni | 2023-12-23 21:33:10 | |||||
 |
LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I Taufik Basari meminta Kemenhub untuk mengkaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurutnya, masih ada beberapa peraturan yang menjadi masalah berdasarkan laporan dari masyarakat terkait penataan layanan pemesanan tiket di Pelabuhan Bakauheni. |
||||
| Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 2023-04-05 04:01:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hadir guna mengatasi harga tiket moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat luas. Diungkapkannya, harga tiket, misalnya, seperti tiket pesawat dan tiket kereta api belakangan menjadi topik pembicaraan utama b ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL | 2023-03-03 10:26:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon kondisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 19 unit pada tahun 2024 akibat dampak dari Kementeria ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta | 2023-01-18 06:56:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 (dua puluh lima) titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum begitu normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta. |
||||
| Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi. |
||||
| Perjanjian FIR Indonesia - Singapura, Wakil Ketua MPR: Resmi Kedaulatan NKRI Hilang | 2022-09-11 07:52:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti perjanjian mengenai penataan flight information region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Syarief, perjanjian ini bukan saja merugikan Indonesia karena Singapura punya kendali atas ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau pada ketinggian 0 - 37 ribu k ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat | 2022-09-08 11:18:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan dan mengkritik rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang akan diumumkan pekan ini. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia cenderung menurun, serta tanpa mempertimbangkan kesulitan hidup rakyat dan beban inflasi, rencana kena ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sudewo Singgung Soal Kesejahteraan 'Driver' Transportasi 'Online' yang Terabaikan | 2022-05-25 10:04:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengkritisi aplikator sekaligus operator dari keberadaan jasa transportasi online. Menurutnya ada beberapa hal, berkaitan dengan kewajiban dan hak penyelenggara transportasi online yang tidak terpenuhi. Kondisi ini terjadi karena jasa transportasi online di Indonesia masih dalam wilayah abu-abu ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
