JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melakukan peninjauan terhadap perlindungan yang diberikannya kepada Mindo Rosalina Manulang alias Rosa Manulang. Hal ini terkait dengan pernyataan Ahmad Rifai yang telah melaporkan menteri permintaan jatah fee delapan persen dari nilai proyek yang dikerjakan PT Permai Grup.
"Tindakan yang dilakukan kuasa hokum Rosa, Ahmad Rifai tersebut justru akan membahayakan posisi Rosa. Dia bisa menjadi target serangan balik dari pihak-pihak yang keberatan atas pernyataan-pernyataan yang diungkap kuasa hukumnya itu," kata Ketua LPSK Adul Haris Semendawai dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (24/2).
Jika memang kasus pelaporan tersebut dilakukan, lanjut Semendawai, seharusnya dilakukan secara diam-diam kepada KPK. Bukan menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Tindakan yang dilakukan Rosa melalui kuasa hukumnya ini, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Seharusnmya tidak ada informasi yang disampaikan Rosa itu kepada pihak luar," jelasnya.
Semendawai menegaskan, saksi yang berada dalam perlindungan LPSK, tidak bisa berhubungan dengan orang lain tanpa persetujuan LPSK. Jika tindakan Rifai tersebut atas persetujuan Rosa, maka LPSK tak segan-segan untuk mencabut perlindungannya. "Jika itu sudah melalui persetujuan Rosa, LPSK bias menghentikan perlindungan bagi Rosa,” tandas dia.
Pada bagian lain, Ketua LPSK juga mengungkapkan keraguannya terhadap status Ahmad Rifai sebagai pengacara Rosa.Manulang. Atas sikap ini, pihaknya akan meneliti keabsahan Rifai sebagai kuasa hokum rosa. "Jika terbukti tidak sah menjadi kuasa hukum Rosa, LPSK akan membatasi pihak-pihak yang dapat bertemu Rosa, kecuali atas persetujuan LPSK," tegas Semendawai.
Ditambahkan, dalam waktu dekat ini, LPSK akan membahas rencana pencabutan perlindungan tersebut dalam rapat paripurna LPSK. "Yang pasti akan segera kami koordinasikan dalam rapat. Mungkin Senin (27/2) akan kami bahas. Bahkan, jika pernyataan tindakan itu justru mendapat persetujuan dari Rosa, maka perlindungan bisa kami hentikan segera," imbuh dia.
Dukungan LPSK
Sementara itu, kuasa hukum Rosa Manulang, Ahmad Rifai mengatakan, semula pengungkapan adanya permintaan fee oleh dua menteri kepada kliennya merupakan dukungan dari salah satu anggota LPSK, Lili Pintauli Siregar. "Sebelumnya, LPSK mendukung untuk membongkar itu, agar dilaporkan kepada penegak hukum. Dengan dukungan ini, klien kami menyampaikan kepada KPK," papar dia.
Rifai pun mengklaim bahwa tindakannya melaporkan dua menteri tersebut, juga sudah melalui persetujuan Rosa. Atas dasar ini, pihaknya merasa kaget kalau tiba-tiba LPSK berencana mencabut perlindungan kepada Rosa. Bahkan, ia juga mempertanyakan maksud di balik rencana tersebut. "Saya hanya mendampingi, tapi kenapa LPSK malah berencana akan mencabut perlindungan Rosa,” ujarnya balik bertanya.
Seperti diketahui dalam laporannya kepada KPK pada Kamis (23/2), Ahmad Rifai menuturkan Rosa mengaku ada seorang menteri yang sempat memanggilnya untuk hadir di kediamannya sekitar pertengahan 2010 lalu. Menteri tersebut menyampaikan permintaan fee, jika PT Permai Grup mendapat proyek di kemnetriannya tersebut. Namun, Rifai enggan membeberkan identitas menteri itu.(dbs/wmr/spr)
|
