Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    LPSK
 
LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu | 2019-12-11 04:46:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan tiga langkah yang bisa ditempuh pemerintah dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa Ialu.

"Pertama, pemerintah bisa menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi," kata Wakil Ketua LPSK Man
...

Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran | 2019-08-22 13:42:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. Eksistensi LPSK mutlak d ...

LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan | 2019-02-16 11:59:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan terus berbenah dengan meningkatkan kualitas layanan perlindungan saksi dan korban. Salah satu upaya yakni mendengarkan dan bertukar pikiran bersama mitra-mitra strategis yang selama ini tugasnya bersinggungan dengan LPSK.

Hal itu diutarakan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo d
...

LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000 | 2018-10-10 19:16:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) angkat bicara pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai bahwa PP Nomor 43 Tahun 2018
...

DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral | 2018-03-16 14:12:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI mengkritik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak mengungkapkan perlindungan terhadap kasus-kasus viral di masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir (F-PG) mempertanyakan bagaimana perlidungan terhadap korban saksi penyerangan tokoh agama, ulama, penderta yang akhi ...

LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme | 2017-06-08 06:29:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan layanan bantuan kepada 22 orang korban aksi terorisme di Indonesia. Jumlah tcrsebut merupakan korban serangan bom di Thamrin Jakarta dan Samarinda tahun 2016 lalu.

"Jumlah tersebut belum termasuk korban serangan bom di Kampung Melayu akhir bulan Mei Lalu," ujar Abdul
...

Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial | Saturday 07 Dec 2013 10:24:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Edwin Partogi, mantan eksponen 1998 yang juga Direktur HAM Public Virtue Institute (PVI) belum lama terpilih sebagai komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terhitung sejak 1 November, Edwin Partogi resmi bekerja dan berkantor di LPSK di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat. Pembayaran gajinya terhitu
...

Nazaruddin Minta Perlindungan KPK dan LPSK | Saturday 16 Nov 2013 23:55:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, meminta perlindungan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keinginannya mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan keluarga, dia sampaikan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (15/11) malam.

"Tolong sama p
...

Komisi III DPR Diminta Selektif Memilih Calon Anggota LPSK | Tuesday 24 Sep 2013 22:10:28

JAKARTA, Berita HUKUM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi III mengagendakan tes pembuatan makalah, yang dilanjutkan dengan fit n proper test bagi 14 calon anggota LPSK periode 2013 pada, Rabu, (25/9).

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban mengapresiasi kesigapan DPR-RI dalam melanjutkan proses pemilihan calon ang
...

21 Nama Calon Anggota LPSK, di Nilai Belum Layak | Monday 17 Jun 2013 01:30:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban mengangap panitia seleksi calon anggota LPSK (Pansel LPSK) telah gagal melakukan proses wawancara terhadap 39 nama calon anggota LPSK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Pada tanggal 10 – 11 Juni 2013.

Dalam sesi wawancara selama dua hari tersebut, pansel telah gagal melakukan pendalaman te
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]