JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama menetapkan, kuota haji tahun 2014 sebanyak 168.800 orang, yang terdiri atas kuota haji regular 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M yang ditandatangani Menteri Agama Suryadharma Ali pada 4 April 2014.
“KMA tentang kuota sudah ditetapkan. Jumlahnya tidak ada yang berubah dari tahun lalu,” ungkap Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu ketika memberikan sambutan pada Orientasi Pelayanan Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, Jakarta, Selasa (15/4) malam. Kegiatan ini dihadiri para pejabat eselon II Ditjen PHU dan para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
Dalam KMA ) No 64 Tahun 2014 itu disebutkan, kuota haji regular terdiri atas kuota jamaah haji provinsi sebanyak 154.049 orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.151 orang. Sedangkan kuota haji khusus terdiri dari 12.899 jamaah haji khusus dan 701 untuk petugas haji khusus.
Menurut Anggito, penetapan kuota ini penting untuk menjawab banyaknya permintaan kuota tambahan dari berbagai pihak dengan beragam cara. “Permintaan kuota semuanya sudah dijawab: ma fiih kuota (tidak ada kuota). Itulah ketentuannya, mohon para Kabid Haji ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Adapan mengenai penerbitan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M, Anggito menjelaskan bahwa sampai saat ini masih diproses. “Insya Allah kalau tidak aral melintang akan segera diterbitkan. Tergantung pada kesibukan Presiden,” kata Anggito seraya menyebutkan, pihaknya menargetkan pada bulan Mei sudah bisa dimulai pelunasan pembayaran BPIH.
Anggito juga menjelaskan bahwa ada penurunan BPIH 1435H dengan besaran rata-rata 308 dollar AS dibandingkan BPIH 1434H. Untuk itu, jamaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya, akan menerima pengembalian selisihnya.
“Pengembalian selisih hanya diberikan kepada jamaah yang lunas tunda. Kebijakannya, kita akan mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai di embarkasi,” tukas Anggito.
(Humas Kemenag/WID/ES/skb/bhc/sya) |
