Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Kuota 2024 Bertambah, Jangan Sampai Persoalan Haji Tahun Lalu Terulang
2023-11-08 02:40:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mempertanyakan kemampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mempersiapkan keberangkatan rombongan haji 2024. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan haji 2023 terulang kembali akibat ketidaksiapan Kemenag, sehingga layanan jemaah haji belum terlaksana sesuai harapan.

"Jika berkaca pada keberangkatan haji tahun 2023, begitu banyak masalah mulai dari pemberangkatan haji, padahal waktu itu ada 229 ribu jamaah. Ini penting kami ingatkan kepada Pak Menteri (agama) karena, jelas, kita tidak mau lagi terjadi permasalahan-permasalahan seperti tahun 2023 lalu itu. Sungguh sakit kita, sungguh sangat tidak enak," ungkap John dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Diketahui, melalui lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada waktu lalu, Indonesia memperoleh kuota haji tambahan 2024 sebesar 20 ribu jamaah dari kuota normal 2024 sebesar 221 ribu jamaah. Lebih lanjut, kuota tambahan tersebut akan dibagi dalam dua kategori, yakni kuota tambahan untuk haji regular sebesar 18.400 orang dan kuota tambahan untuk haji khusus sebesar 1.600 orang.

Di sisi lain, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui bahwa kuota tambahan tersebut belum muncul dalam sistem El-Hajj. Sebab itu, Politisi Fraksi Golkar itu menekankan melakukan sejumlah mitigasi secara serius sekaligus komprehensif. Baginya, upaya ini menjadi krusial agar para jamaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk.

"Sungguh pak menteri, saya secara pribadi, tidak menghendaki kalau ini hanya status (kuota) ini masih coba-coba, saya tegaskan harus disiapkan secara matang. Ini harus kita persiapkan agar keberangkatan haji bisa dengan aman dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Itu yang kita inginkan," pungkasnya.(ts/rdn/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
• Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
• DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
• Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
• Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
• Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]