Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
KLH
Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Pertambangan Emas PT Antam
Monday 04 Nov 2013 14:48:04

Menteri lingkungan Hidup Prof, Dr Balthasar Kambuaya MBA, melakukan kunjungan kerja lapangan bersama wartawan dan Direktur Operasial PT Antam Teddy Badrul Zaman kelokasi Pertambangan Emas PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Jawa Barat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri lingkungan hidup Prof, Dr Balthasar Kambuaya melakukan kunjungan kerja lapangan bersama wartawan dan Direktur Operasial PT Antam Teddy Badrul Zaman ke lokasi Pertambangan Emas PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Jawa Barat.

Kegiatan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan serta pengawasan terhadap ketaatan peraturan di bidang lingkungan hidup pada usaha pertambangan.

"Saya pikir kita perlu bersyukur, dengan pekerjaan dan investasi tambang PT Antam yang cukup besar. Keamanan para pekerja dan keamanan lingkungan merupakan tugas saya, guna memastikan semua unit produksi ini clean dan baik," ujar Kambuaya, Senin (4/11) selepas masuk kedalam lokasi gua pertambangan dikedalaman 2 KM didalam Gunung Pongkor.

Ditambahkanya, bahwa selama beroperasi, PT Antam dinilai sudah cukup baik, dan menurutnya, PT Antam memiliki ahli-ahli dibidangnya, hasilnya kembali untuk kemaslahatan Bangsa dan Negara serta masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kambuaya juga memastikan bisnis pertambangan PT Antam akan terus berjalan normal, walau berproduksi didalam kawasan hutan Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat.

"Dan ini juga perlu di jaga betul, dan agar lebih hijau, bukan hanya upaya reklamasi semata," pungkas Kambuaya.

Sementara, Teddy Badrul Zaman mengatakan, untuk pengelolaan lingkungan, perusahaan tambang kami perlu memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan limbah non B3, pengembangan masyarakat, dan pelestarian keanekaragaman hayati dilokasi pertambangan.

Selain meninjau lokasi pertambangan Kambuaya juga di dapuk melakukan pelepasan burung Elang, Ular Bido, untuk dapat kembali kehabitatnya. Rombongan juga meninjau upaya pembibitan tanaman hutan tropis dengan 8 jenis pohon, dan total 300,000 ribu bibit siap tanam.(bhc/put)


 
Berita Terkait KLH
 
• Negara Rugi Rp362,6 Triliun, Slamet Desak KLHK Beberkan Perusahaan Pemegang Izin Konsensi
 
• Legislator Imbau KLHK Tetapkan Program Konkret Kurangi Polusi Udara dan Sampah
 
• Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
 
• DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
 
• Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]