|
|||||
| Negara Rugi Rp362,6 Triliun, Slamet Desak KLHK Beberkan Perusahaan Pemegang Izin Konsensi | 2022-02-09 08:17:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengaku geram dengan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menolak membeberkan data lengkap terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur di sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya di awal masa sidang tahun 2022 kementerian yang dinakhodai oleh Menteri LHK S ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Imbau KLHK Tetapkan Program Konkret Kurangi Polusi Udara dan Sampah | 2021-06-12 21:46:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengupayakan kontribusi nyata dalam rangka pengurangan polusi udara. Dalam pandangan tersebut, ia meminta penjelasan indikator perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup selama lima tahun terakhir. |
||||
| Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja | 2018-06-24 15:36:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan data terakhir Tetra Pak Index (2017), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta, dan 40 persen diantaranya pengguna aktif media sosial. Jumlah ini terus mengalami peningkatan signifikan. |
||||
| DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah | 2018-06-07 20:36:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti serapan anggaran tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih sangat rendah. Hingga akhir Mei 2018, anggaran KLHK baru terserap sekitar sekitar 21,06 persen saja. |
||||
| Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP | 2018-04-15 12:29:39 | |||||
 |
|
||||
| Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS | 2018-01-24 08:02:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) untuk membuat skala prioritas kawasan hutan yang akan mengalami perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS). |
||||
| Menteri LHK: Jika Benar Sayang Rakyat, PT RAPP Harusnya Patuh Aturan | 2017-10-25 21:54:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, sangat menyayangkan upaya pemerintah menertibkan perusahaan RAPP (April Group) agar taat aturan, justru berkembang secara liar di lapangan menjadi isu pencabutan ijin. Akibatnya memunculkan keresahan di masyarakat. |
||||
| Komisi IV Sampaikan Aspirasi dan Isu Aktual kepada Menteri LHK | 2017-04-06 09:07:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, guna meminta penjelasan mengenai target dan realisasi program kerja dan serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2017. Dalam kesempatan tersebut Komisi IV DPR juga mempertanyakan beberapa isu aktual , yakni tentang bencana longsor di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Satgas TNI Kahutla di Riau, Berhasil Bebaskan 7 Petugas KLHK | 2016-09-04 14:58:49 | |||||
 |
RIAU, Berita HUKUM - 7 (tujuh) orang staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang disandera sejumlah warga di Riau baru-baru ini berhasil dibebaskan oleh Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau. Demikian disampaikan Danrem 031/Wira Bima Riau Brigjen TNI Nuraendi, M.Si. (Han) selaku Dansatgas Karhutla Riau, Sabtu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Korporasi PT JJP Sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan | 2016-08-06 10:10:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) bersama sama dengan Jaksa dari Kejaksaan Agung RI dan Korwas PPNS Bareskrim Polri telah melaksanakan penyerahan tahap 2 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan tersangka korporasi PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP ) diwak ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
