JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai upaya mengukuhkan nilai-nilai transparansi dalam setiap tahapan pemilihan maupun pemilihan umum (pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan sistem berbasis informasi teknologi (IT) dengan nama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Selasa (7/3) lalu.
"Di dalam proses verifikasi ini kami memperkenalkan apa yang disebut dengan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Satu jenis aplikasi yang kami buat dan siapkan untuk mempermudah proses verifikasi ini, dan membuat pekerjaan kami lebih efektif dan bisa lebih dipertanggungjawabkan," tutur Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro ketika membuka acara Sosialisasi SIPOL di ruang sidang utama KPU RI, Jakarta.
Juri mengatakan, aplikasi SIPOL digunakan untuk mempermudah proses verifikasi calon partai politik peserta Pemilu 2019 yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Sehingga proses yang berlangsung dalam tahapan tersebut dapat berjalan secara transparan.
"IT yang kami siapkan ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk membuat proses ini menjadi lebih bertanggung jawab. Sebagaimana juga sistem lain yang kami siapkan di tiap tahapan. Yang terpenting sistem ini membuat seluruh proses tahapan verifikasi menjadi terbuka," papar dia.
Ia menambahkan, prinsip keterbukaan tersebut merupakan poin penting yang ingin terus dipertahankan oleh KPU dalam tiap penyelenggaraan pemilu.
"Prinsip keterbukaan ini sebagaimana dalam pemilu yang lalu menjadi poin penting bagi kita semua," lanjut Juri.
Selain memperkenalkan SIPOL, sosialisasi tersebut dilakukan KPU untuk menjelaskan kepada partai politik terkait mekanisme dan prosedur yang perlu dicermati dalam tahapan verifikasi.
"Sosialisasi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk menyiapkan diri bapak/ibu sekalian, baik KPU maupun partai politik untuk sejak awal memahami bagaimana prosedur verifikasi dan apa-apa yang harus disiapkan oleh partai politik," terang Juri.
Meskipun KPU telah mempersiapkan mekanisme dan prosedur seputar verifikasi partai politik, Juri mengatakan hal itu belum menjadi keputusan final. Oleh sebab itu KPU menginginkan masukan dari peserta sosialisasi guna penyempurnaan sistem dan mekanisme yang ada.
"Ini belum menjadi keputusan dan prosedur final. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari bapak/ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan utama dalam tahap verifikasi ini. Jadi apa-apa yang menurut bapak/ibu sekalian lebih baik dari apa yang kami paparkan, akan kami catat untuk menjadikan sistem ini menjadi lebih baik," kata dia.(rap/red/kpu/bh/sya)
|
