JAKARTA, Berita HUKUM - PT Asianet Media Teknologi (Asianet) menghargai putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mandau Jaya Kontrindo (Makon). Putusan atas perkara dengan registrasi Nomor: 323/PDT.SUS-PKPU/2025/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut memberikan kejelasan ata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Penyampaian Proposal Perdamaian oleh PT. Merpati Abadi Sejahtera selaku Developer Kondotel Luxor/Arshika Bali telah dilangsungkan di Pengadilan Niaga qq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lantai 3, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/1).

Dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PK ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan, pemberhentian tetap atau memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap ke ...Berita Selengkapnya

Oleh: Putra Darus

MEMBACA SITUASI pemberitaan beberapa hari pasca Pilpres dan hiruk pikuk di Medsos dari tim ahli yang kalah dan para pakar pendukung yang mengklaim sudah menang, serta terbaru pakar IT Roy Suryo mantan Menpora di Kabinetnya SBY, yang juga pernah terlibat kasus meme stupa wajah Joko Widodo, telah membuat dua tulisan, agar segera ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari divonis melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Putusan atau vonis itu diumumkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Senin (5/2).

"Hasyim Asy'a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Hal itu harus dilakukan agar tidak mengganggu proses Pemilu mendatang.

"Saya kira dugaan-dugaan itu harus diklarifikasi supaya memang per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyetujui 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI untuk ditetapkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana tertuang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) inkonstitusionalitas bersyarat.

"Mengabulkan perm ...Berita Selengkapnya

SURABAYA - Berita HUKUM - Majelis Hakim Niaga Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur (Jatim) dalam sidang pembacaan vonis atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Tergugat PT Magnesium Gosari International (MGI) Surabaya, yang digelar pada, Rabu (28/4) dalam amar putusan memenangkan Pemohon PT Hua Yao Energi dan mengataka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengimbau anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan sanksi atas pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman, yang dilayangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu sebagai pembelajaran dan evaluasi. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali sehingga tercipta pesta ...Berita Selengkapnya