Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Komisi VIII DPR Bahas Skenario Haji 1434 H
Friday 23 Aug 2013 13:34:43

Wakil Ketuanya Ledia Hanifah Amaliah (F-PKS) dan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Gondo Raditio Gambiro (F-PD), menggelar RDP dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Kementerian Agama Anggito Abimayu.(Foto: ry/parle)
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak perubahan dalam skenario pelaksanaan ibadah haji tahun ini (1413 H/2013 M). Komisi VIII meminta penjelasan rinci dari mulai soal pemondokan, catering, transportasi, hingga soal pemotongan kuota haji tahun ini.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketuanya Ledia Hanifah Amaliah (F-PKS) dan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Gondo Raditio Gambiro (F-PD), menggelar RDP dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Kementerian Agama Anggito Abimayu, Kamis (22/8).

“Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam RDP, yaitu skenario dan persiapan akhir yang telah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1314 Hijriah/2013 masehi, baik di dalam negeri maupun di wilayah perhajian,” kata Ledia saat memimpin rapat.

Isu kesehatan kontemporer juga mengemuka dalam rapat tersebut. Saat ini ada perbincangan soal penyebaran virus corona. Untuk itu, screening kesehatan dari Kementerian Kesehatan perlu segera dilakukan. Komisi VIII tentu berharap agar pelayanan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dirjen PHU Anggito Abimayu, menjelaskan, akibat pemotongan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi, maka jamaah haji regular yang semula 194.000 kini menjadi 155.200 jamaah. Haji khusus semula berjumlah 17.000 menjadi 13.600. jumlah kloternya juga berubah. Bila sebelumnya 484 kloter kini tinggal 385 kloter. Sementara maktabnya berubah dari 72 menjadi 48.

Kebijakan pemotongan kuota ini juga berdampak pada tertundanya hampir 25 ribu jamaah yang telah lunas. Program percepatan lansia 83 tahun untuk mendapatkan prioritas ibadah haji tertunda. Dampak paling dirasakan dari pengurangan kuota ini adalah waktu tunggu jadi semakin lama. Da kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelenggaran ibadah haji tahun ini sebesar Rp 817 miliar.

Pada bagian lain, Anggito menjelaskan, peningkatan kualitas petugas dan pembimbing haji menjadi fokus kebijakan ibadah haji tahun ini. Meskipus terjadi pemotongan kuota haji hingga 20%, kewaspadaan kesehatan dan pelayanan haji terus ditingkatkan. “Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1413 H sudah mencapai 80%. Yang krusial adalah lambatnya proses amandemen kontrak pemondokan di Makkah,” kata Anggito.(mh/dprbhc/rby)


 
Berita Terkait Haji
 
Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]