Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Hutan
Komisi IV Setuju Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang DPCLS terhadap 4 Provinsi
Wednesday 26 Feb 2014 07:15:57

Ilustrasi. Hutan Sumatera.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta berdampak strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawsi Utara dan Kalimantan Timur.

Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS terhadap 4 provinsi ini tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini,” kata Ketua Komisi IV Romahurmuzy, dalam rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa (25/2), di gedung parlemen, Senayan.

Romahurmuzy mengatakan, Komisi IV menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah dan tindak lanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan, yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan kalimantan Timur,” imbuhnya.

Patut diketahui luasan termasuk kategori DPCLS yang disetujui Komisi IV, yaitu Provinsi Jambi seluas 336 ha, Kepulauan Bangka Belitung seluas 4.452 ha, Sulawesi Utara seluas 703 ha, dan Kalimantan Timur seluas 73.731.(dpr/As/bhc/sya)


 
Berita Terkait Hutan
 
• Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah
 
• Tak Hanya Identifikasi dan Pendataan, Ansy Lema Minta KLHK Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan
 
• Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
 
• Perlu Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Kawasan Hutan
 
• Walhi: 427.952 Hektar Hutan Kalimantan Jadi Konsesi di Era Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]