JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikabarkan akan menggratiskan satu juta domain .id untuk memasyarakatkan kepada para pemilik situs. Dalam menjalankan program tersebut, Kominfo akan mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, membantah kabar tersebut.
"Dapat info dari mana? Tidak benar soal itu. Tidak ada soal dana mengenai menggratiskan domain .id," tegas Ismail ketika dihubungi VIVA.co.id, Rabu, (8/4).
Seperti diketahui, salah satu media lokal memberitakan rencana Kominfo untuk memasyakatkan domain .id kepada para pemilik website. Sebab, domain lokal ini kepopulerannya jauh tertinggal dibandingkan domain .com yang lebih global.
"Kami perlu mengecek narasumber tersebut," ungkap Ismail menjawab pertanyaan tentang kebenaran rencana Kominfo itu.
Meski mengaku belum ada rencana untuk menggratiskan domain .id, Kominfo tetap mendukung kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan domain lokal tersebut. "Pastinya (didukung). Kami akan fasilitasi untuk hal itu," kata pria berkacamata ini.
Dalam beberapa waktu belakangan, permasalahan penggunaan domain .com dan domain .id menjadi permasalahan utama bagi para pemilik situs. Sebab, pekan lalu seperti diketahui, pemerintah telah memblokir sejumlah situs Islam yang diduga radikal. Rata-rata para pemilk situs tersebut beralamatkan domain .com.
Bahkan, Kominfo menganjurkan kepada para pengguna situs Islam ini untuk menggunakan domain .id, agar komunikasinya lancar. Sebab, dengan mendaftarkan domain .id, jelas identitasnya.
Untuk diketahui, situs media online BeritaHUKUM yang telah 4 tahun berusaha ikut mencerdaskan bangsa guna penegakkan keadilan dan Hukum di Indonesia, selain terdaftar situs BeritaHUKUM menggunakan domian .com juga telah 1 tahun ini juga terdaftar dan bisa diakses menggunakan .id atau BeritaHUKUM.id.(viva/bh/sya) |
