| Kemenkominfo |
|
|
| |
| Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi | 2024-12-03 08:02:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak mau banyak berkomentar mengenai pencopotan Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Politikus Partai Golkar ini mengatakan hanya melakukan rotasi di tubuh kementerian Komdigi.
"Rotasi yah. Wajar dalam sebuah organisasi. Itu terkait ha ...Berita Selengkapnya |
| Johnny G Plate Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kemenkominfo | 2023-05-17 16:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan ...Berita Selengkapnya |
| DPR Dorong Kemenkominfo agar Internet Dapat Membantu Perekonomian Masyarakat Pedesaan | 2018-10-06 08:43:23 |
 |
CIAMIS, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri menegaskan, internet yang berfungsi dengan baik dapat menunjang pembangunan infrastruktur dan meningkatkan potensi perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikannya pada forum diskusi publik bertajuk 'Wirausaha Jaman Now : Memanfaatkan Internet untuk Kesejahteraan Bangsa' yang diseleng ...Berita Selengkapnya |
| Kemenkominfo Diminta Perhatikan Keberadaan ORARI | 2018-07-04 05:05:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan perhatian serius tehadap keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Sejak resmi didirikan pada 9 Juli 1968, ORARI telah berperan sangat penting dalam mengisi kemerdekaan. Khususnya, dalam menggemakan berbagai berita posit ...Berita Selengkapnya |
| Kemenkominfo Lakukan Pemutusan Akses Aplikasi Pesan Chat Telegram | 2017-07-14 21:57:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda ra ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Fokus Pada Pembangunan Fixed Broadband | 2016-04-14 05:41:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang fokus pada pembangunan fixed broadband untuk penyediaan akses telekomunikasi nasional.
"Sekarang kami fokus pada fixed broadbandkarena lebih sulit dan lebih menantang, dibandingkan dengan mobile broadband," paparnya dalam Ac ...Berita Selengkapnya |
| Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Menkominfo Bahas Tiga Agenda | Friday 29 Jan 2016 08:49:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beserta seluruh jajaran Eselon I dan II menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara Kompleks DPR & MPR RI, Jakarta, Kamis siang (28/1) .
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ters ...Berita Selengkapnya |
| Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi | Saturday 02 Jan 2016 09:14:22 |
 |
Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari maraknya berbagai konten negatif di Internet menjadi salah satu prioritas utama Kominfo. Selama tahun 2015 Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran 5269 situs internet bermuatan negatif. Disamping itu pemblokiran juga dilakukan terhadap 841 situs perjudian online dan 144 situs pornografi.
...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Kemkominfo Kaji Penggabungan Antara, RRI dan TVRI | Wednesday 17 Jun 2015 15:42:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemmkominfo) mengkaji kemungkinan penggabungan tiga institusi negara yang bergerak di bidang pemberitaan yaitu Kantor Berita Antara, RRI dan TVRI.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dalam rapat dengan Menkominfo serta Direksi Antara di Ged ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Tanda Tangani Regulasi Organisasi Baru Kementerian Kominfo | Monday 18 May 2015 12:45:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 TahunR 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Penanda-tanganan ini merupakan kelanjutan proses telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan sebagai pelaksanaan manda ...Berita Selengkapnya |
|
|