Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Notaris
Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Sri Rachma: Notaris Jangan Takut Bermasalah Hukum
Friday 24 May 2013 17:54:44

Ketua Pimpinan Pusat Ikantan Notaris Indonesia (INI), Sri Rachma Chandrawati.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) melaksanakan acara pembekalan Rapat Pleno Notaris (PPINI) di Puri Agung Hotel Grand Sahid Yaya Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Ketua umum (PPINI) Sri Rachma Chandrawati mengungkapkan acara Rapat Pleno ini bagi seluruh pengurus (PPINI) di daerah. Kita mempunyai agenda organisasi dan mengadakan kewajiban bagi kita yaitu mengadakan Rapat Pleno.

"Rapat Pleno kali ini di ikuti oleh segenap pengurus pusat dan daerah baik anggota biasa dan luar biasa atau pelaksana harian," ujar Sri Rachma.

Permasalahannya Notaris saat ini banyak sekali karna penegakan Hukum kebanyak sekali aturan yang tertinggi yang harus kita taati dan ikuti, bila kita melanggar aturan yang ada pasti akan banyak masalah kita di daerah-daerah.

Di tanya sejauh apa permasalahan yang sering timbul Notaris di daerah,?

Sri Rachma menjawab, Banyak sekali anggota Notaris di daerah yang terjerat hukum, bila kita membuat akte perjanjian antara pihak pertama dan pihak ke dua, dan bila salah satu pihak tidak memenuhi ini akan menjadi masalah hukum.

"Kita selaku organisasi profesi memberi pengbekalan dan pengetahuan baik tertulis dan tidak tertulis, ada juga Notaris yang masuk dalam permasalahan, namun bila kita bekerja sesuai dengan aturan hukum maka kita tidak perlu takut pada siapapun," ujarnya kembali.

Ditambahkanya kembali dalam rapat pleno ini kami juga mengundang pembicara dari PPATK, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Drs. Anton Setiadi, juga politisi senior PDI P Pramono Anung, Organisasi INI di bawah kepengurusan saya memiliki anggota sekitar 13 ribu lebih. Dan harapan saya ke depan, semoga organisasi INI akan semakin berkembang.(bhc/put)


 
Berita Terkait Notaris
 
• Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien
 
• Laporan Terhadap Notaris Otty Hari Ditolak, Rudyono: Ini Berbahaya Bagi Masa Depan Hukum Indonesia
 
• Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
 
• Pernah Diputus, Uji Ketentuan Wadah Tunggal Organisasi Notaris Dinyatakan 'Mutatis Mutandis'
 
• Ikatan Notaris Indonesia: MKN Tidak Berfungsi Sebagai Pembela Notaris
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]