Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Notaris
 
Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien | 2024-05-15 21:53:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Oknum notaris FM telah dilaporkan manajemen P3I (Pusat Pelatihan Perasuransian Indonesia) ke Bareskrim Polri. Laporan itu Nomor: STTL/231/VI/2023/BARESKRIM, pada Pada 20 Juni 2023.

Laporan tersebut tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, dengan ancaman 5 tahun penj
...

Laporan Terhadap Notaris Otty Hari Ditolak, Rudyono: Ini Berbahaya Bagi Masa Depan Hukum Indonesia | 2020-09-29 08:28:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Hukum Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, kecewa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang menolak permohonannya dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris Otty Hari Chandra Ubayani.

Otty sebelumnya dilaporkan Tim Hukum Yayasan ke Majelis Pengawas, karena di
...

Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU | 2018-12-11 20:46:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil riset tipologi dan kasus pencucian uang di dunia menunjukan bahwa profesi tertentu termasuk Notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

Profesi Notaris rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang karena adanya ket
...

Pernah Diputus, Uji Ketentuan Wadah Tunggal Organisasi Notaris Dinyatakan 'Mutatis Mutandis' | Thursday 04 Dec 2014 04:21:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris yang mengajukan pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketua MK, Hamdan Zoelva mengucapkan langsung amar putusan perkara No. 63/PUU-XII/2014 pada sidang yang digelar Rabu (3/12) di Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah berp ...

Ikatan Notaris Indonesia: MKN Tidak Berfungsi Sebagai Pembela Notaris | Sunday 16 Nov 2014 03:48:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimohonkan oleh seorang advokat, Tomson Situmeang. Mewakili Pengurus Pusat INI, Miftachul Machsun hadir untuk memberikan pendapatnya pada sidang panel yang diperluas, Kamis (13/11). Dalam keteranga ...

Penetapan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP Terhadap Notaris Theresia Ponto Dinilai Kriminal | Saturday 01 Nov 2014 22:25:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Masa tahanan terdakwa Notaris Theresia Ponto (TP) memasuki hari ke 93 sejak Pengadilan Negeri Jayapura memutuskan Theresia didakwa melakukan penggelapan. Pasal 372 yaitu menggelapkan/merubah isi akta tanah yang telah bersertifikat dan Pasal 374, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) ...

Pemerintah: Majelis Kehormatan Notaris Bukan Pembela Notaris | Thursday 30 Oct 2014 04:10:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah yang diwakili Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Mualimin Abdi memberikan keterangan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimohonkan Tomson Situmeang pada sidang yang digelar Rabu (29/10) di Ruang Pleno MK. Dalam kesempatan itu Mualimin menyampaikan Majelis Kehormatan ...

Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat | Monday 01 Sep 2014 17:31:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris mengajukan Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam sidang perdana yang digelar Kamis (28/8), Ismail Kamarudin Umar selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris telah melanggar hak konstitusional para Pem ...

Paripurna DPR Setujui RUU tentang Perubahan UU Jabatan Notaris | Tuesday 17 Dec 2013 23:19:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (17/12) adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam laporan yang dibacakan Andi Rio Idris Padjalangi yang juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Khusus, diamengatakan bahwa RUU tersebut merupakan usul ...

Laporan Lilik Sri Harianto ke KPK, Sebagai Modus Lilik Lolos Jerat Suap KPK | Thursday 31 Oct 2013 00:26:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan Ijin untuk ratusan Notaris (Pejabat Pembuat Akta ) di seluruh Indonesia.

Lilik Sri Haryanto, diduga kuat telah menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 95 juta rup
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat
Sebut Tindakan Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Tual Diluar Perikemanusiaan, Yusril: Harus Diproses Etik dan Pidana
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat
Sebut Tindakan Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Tual Diluar Perikemanusiaan, Yusril: Harus Diproses Etik dan Pidana
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]