Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Demokrasi
Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi
2018-05-07 20:02:28

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri dan membuka Pameran Foto dan Diskusi 20 Tahun Reformasi Kembali Ke Rumah Rakyat di Lobby Gedung Nusantara V DPR RI.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur melalui perjuangan yang panjang, transisi demokrasi Indonesia dapat dilalui dengan baik. Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan yang lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial.

"Dua puluh tahun lalu, di area gedung DPR ini para mahasiswa dan berbagai elemen bangsa menorehkan sejarah membawa negara kita ke arah demokrasi. Berbagai agenda reformasi akan terus dijalankan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada demokrasi prosedural, tetapi harus berikhtiar memberi makna pada substansi demokrasi," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membuka rangkaian acara Peringatan 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Acara Peringatan 20 Tahun Reformasi dilakukan atas kerjasama DPR RI dengan Tempo Group. Mengambil tema "Kembali ke Rumah Rakyat", akan ada serangkaian kegiatan pada 7-21 Mei 2018. Antara lain Diskusi Publik Kiprah Aktivis 1998 sebagai Anggota DPR, Pameran Foto Reformasi, Diskusi Publik Anak Muda di Era Reformasi, Panggung Puisi dan Musik, dan Peringatan Malam Refleksi 20 Tahun Reformasi.

Bamsoet mengajak para elit politik maupun tokoh publik bisa menumbuhkembangkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Karena apa yang dilakukan masyarakat, tak terlepas dari pengaruh para elit yang menjadi panutan.

"Demokrasi membuka peluang kepada siapapun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bersaing secara sehat. Kita harus siap meraih kemenangan dan siap pula menerima kekalahan. Jika tidak, demokrasi kita akan rusak dan perpecahan antar anak bangsa sangat mungkin terjadi," tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menyadari, dua puluh tahun perjalanan reformasi bukan waktu yang singkat. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam menegakan demokrasi. Proses check and balances terus berlangsung dengan baik guna memastikan tidak terjadi abuse of power.

"Jika 20 lalu para mahasiswa menyerukan reformasi di Gedung DPR RI, maka sekarang mari kita kembali ke rumah rakyat ini untuk menggaungkan kembali berbagai agenda reformasi yang belum terwujud. Satu diantaranya dalam pemberantasan korupsi. Saya serukan, mari berjihad melawan korupsi," pungkas Bamsoet.

Seruan jihad terhadap korupsi bukan tanpa alasan. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini melihat, selama dua puluh tahun perjalanan reformasi, belum terlihat tanda-tanda kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah. Menurut Transparancy International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan nilai 37.

"Selaku pimpinan maupun kolega, saya mengajak para anggota dewan bersungguh-sunguh menjauhkan diri dari praktik korupsi. Tugas DPR bukan membuat undang-undang yang memperlemah, melainkan melahirkan undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi," pungkas Bamsoet.(eko,rnm/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Demokrasi
 
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]