Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
2023-11-20 00:04:41

Asrama Haji Cipondoh diharapkan dapat berfungsi penuh dalam melayani penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. (Foto: istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan.

"Katakan baru (memberi bantuan) Rp10 miliar, tapi itu belum signifikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Oleh karena itu, kita minta bantuan pihak Pemprov Banten karena namanya asrama haji banten, sejatinya Pemprov Banten harus maksimal memberikan bantuan, tidak seperti lepas tangan atau menganggap ini tidak penting," ujar Yandri ketika ditemui Parlementaria usai Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan Asrama Haji di Kota Tangerang, Banten, Kamis (16/11).

Ia mengaku dari hasil kunjungan tersebut, ia melihat bahwa dari segi waktu pembangunan asrama haji ini tidak akan membutuhkan waktu cukup lama. Sebab, tower pertama, sudah 100 persen selesai dan tower kedua sudah hampir 80 persen.

"Artinya tower kedua yang tujuh lantai itu masih bisa selesai di Desember, kemudian tahun depan akan membuat aula, mungkin april akan selesai." tambah Politisi dari Dapil Banten II ini.

Disampaikan bahwa Komisi VIII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke asrama haji banten yang belum lama ini dibangun. Adapun kini sudah ada 14 embarkasi di Indonesia. Komisi VIII DPR RI yang kini tengah memiliki Panja Haji ingin memastikan kesiapan asrama haji Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024.

"Maka dari itu, saya sebagai wakil rakyat dari banten mengetuk juga anggaran pertama asrama haji ini untuk meminta kepada Kementerian Agama agar menjadikan asrama haji Banten ini menjadi embarkasi haji tahun 2024 karena bandaranya ada di Banten," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Yandri melanjutkan bahwa kehadiran asrama haji ini pun merupakan kebutuhan rakyat Banten yang sudah lama dinanti-nanti. Sebab selama ini, embarkasi haji dari Banten masih numpang ke asrama haji Pondok Gede yang letaknya cukup jauh, padahal bandara Soetta untuk keberangkatan haji berada di Banten.

"Alhamdulillah sekarang Banten punya asrama sendiri, maka kita syukuri, tapi perlu ada komitmen bersama untuk menuntaskan pembangunan yang belum selesai, supaya nanti jamaah haji lebih nyaman, penjemput dan pengantar lebih nyaman, dan ini menjadi kebanggaan kita semua," tutupnya.(hal,mag/rdn/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]