Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
BPN
Kejati Jawa Tengah Tahan 3 Tersangka Korupsi Tukar Guling Tanah
Wednesday 05 Sep 2012 16:11:39

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Foto: Ist)
SEMARANG, Berita HUKUM - Penyidik Kejati Jateng menahan tiga tersangka dugaan korupsi tukar guling (ruilslag) tanah Dinas Binamarga Pemrov Jateng di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang, Selasa (4/9).

Ketiganya adalah mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengukuran Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Wimbo Cahyono, Kabid Pengukuran Kanwil BPN DKI Jakarta, Yudi Riyarso, dan pihak swasta bernama Karyono.

Sebelumnya, ketiga tersangka itu menjalani pemeriksaan di lantai III Gedung Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Semarang. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Wilhelmus Lungitubun mengatakan, ketiga tersangka yang ditahan tersebut merupakan sebagian dari keseluruhan tersangka yang telah ditetapkan penyidik.

Dalam kasus ini penyidik Kejati telah menetapkan tujuh tersangka. Empat tersangka lainnya adalah Endang Sri Handayani (Komisaris I PT Handayani), Priyantono Djarot Nugroho (mantan staf ahli Gubernur Jateng) dan Rustamadji. Kejati telah memeriksa seluruh tersangka kecuali Endang dan Djarot Nugroho.

"Endang sudah diperiksa sebagai saksi. Untuk Priyantono Djarot Nugroho, akan dijadwalkan ulang karena yang bersangkutan sedang ditahan dalam perkara lain", terang Wilhelmus.

Djarot ditahan atas kasus korupsi Bank Jateng. Ia tersandung kasus tersebut saat bertugas sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng tahun 2011. Sementara, kasus tukar guling ini terjadi tahun 2005 dimana Djarot Nugroho saat itu bertugas di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jateng.(gnr/kjs/bhc/rby)


 
Berita Terkait BPN
 
• Di Tangerang Selatan, Pemerintah Bagikan 40.172 Sertifikat Tanah Hasil PTSL
 
• Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau
 
• Pembagian Sertifikat Tanah Program Jokowi Baru Capai 32 Persen
 
• Kapolri dan Menteri ATR Bahas Kebijakan Pemerataan Keadilan Masalah Tanah
 
• BPN Samarinda Juga Nyatakan Perang Melawan Pungli
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]