Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
WALHI
Kedaulatan Rakyat Atas Sumberdaya Alam di Ujung Tanduk
Saturday 02 Feb 2013 13:04:12

Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat.(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Mengawali tahun 2013 ini, public disuguhi berbagai peristiwa memilukan. Banjir sebagai akibat tatakelola lingkungan yang tidak berkeseimbangan mewarnai awal tahun mengakibatkan kerugian materil yang tidak sedikit bagi warga di beberapa kota, disusul kemudian dengan tindak kekerasan terhadap petani dan aktivis lingkungan sebagai akibat buruknya tatakelola sumberdaya alam di Sumatera Selatan dan Gorontalo.

Lebih dari 38 orang warga dan aktivis mengalami kekerasan dan kriminalisasi yang melibatkan aparat kepolisian dan preman disepanjang bulan Januari 2013. Rangkaian kekerasan itu terjadi di Sumatera Selatan dimana 26 orang warga ditahan, puluhan luka-luka, disebabkan oleh konflik agrarian yang melibatkan perkebunan perkebunan Tebu PTPN VII unit Cinta Manis. Di Pohuwato, Gorontalo: 8 orang terluka diserbu preman bersenjata terorganisir, karena menolak perkebunan kelapa sawit dan pengerusakan kawasan hutan yang melibatkan perkebunan kelapa sawit Group Perusahaan Agri Kencana, Ltd, sedangkan di Bolaang Mongondow Sulut, 4 orang ditangkap oleh polisi karena menolak kerusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan.

Selain itu konflik saat ini mulai memanas di beberapa kabupaten pada 26 Provinsi, yang kemungkinan besar akan meletus tahun 2013 ini, dimana kosentrasi massa yg konflik mulai mendapat tekanan dari aparat kepolisian dan TNI.

Segmen konfliknya terbagi sawit dan HTI: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Tambang: NTT, NTB, Maluku, sulawesi, pesisir selatan jawa, pesisir barat sumatera, kalimantan
Selain itu, selama 2 hari ini aksi protes terhadap tindakan represif Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan disampaikan oleh beberapa Eksekutif Daerah WALHI bersama-sama masyarakat dan mahasiswa di Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Maluku Utara.

Solidaritas keprihatinan dan protest akibat kesewenangan tindakan Kepolisian itu masih berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan dengan masih dilakukannya aksi protes penetapan tersangka kepada aktivis dan petani yang memperjuangkan keadilan distribusi sumberdaya alam dalam hal ini lahan untuk kehidupan petani. Dari public luas juga sampai dengan siang ini sudah 6.909 orang dari Indonesia dan mancanegara menandatangani petisi situs change.org menuntut Kapolri melepaskan aktivis walhi dan petani yang du tahan Polisi Daerah Sumatera Selatan.

Tingginya kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga, sementara penegakan hukum terhadap perusahaan sawit dan tambang yang melanggar hukum sangat kecil oleh aparat penegak hukum. Memperkuat kecurigaan kita bahwa ada oknum-oknum di Kepolisian Republik ini memanfaatkan konflik Agraria dan Sumberdaya Alam untuk keuntungan pribadi dan golongan. Selain itu intervensi kepolisian yang tidak professional, menggeser konflik Sumberdaya Alam dan lingkungan menjadi hanya unsur criminal semata sehingga justru mengaburkan akar konflik dan semakin menjauhkannya dari upaya penyelesaian konflik sebenarnya.

Rangkaian kekerasan dan pemaksaan ini sepertinya wujud kepanikan dari konkalikong politik memenuhi daftar tagih komitmen dana politik pengusaha menjelang perhelatan politik 2014.
Atas dasar hal-hal tersebut, WALHI mengajak semua pihak untuk mendesak pemerintah dan pemimpin kepolisian untuk:

1. Menghentikan tindak kekerasan terhadap warga dan aktivis yang menuntuk hak-hak warga Negara atas sumber-sumber kehidupan.

2. Kepolisian Republik Indonesia segera menindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan, misalnya sampai sejauh ini perusahaan yang mendapat label hitam di awal tahun 2012 oleh Kementrian Lingkungan Hidup tidak pernah diproses secara hukum sebagaimana janji pemerintah di tahun lalu.

3. Kepolisian juga wajib untuk mendengarkan keterangan warga atas perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Segera Membebaskan Aktivis WALHI dan petani yang ditangkap paksa serta melakukan penyidikan atas tindak kekerasan dan pengerusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Ogan Ilir.(wlh/bhc/opn)


 
Berita Terkait WALHI
 
Release WALHI Sulawesi Tengah atas Upaya Kasasi di Mahkamah Agung
 
Tanpa Mengoreksi Kebijakan Pembangunan, Pemerataan hanya Jargon
 
Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan
 
Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara
 
'Kebijakan Penanganan Krisis Iklim dan Pengelolaan Hutan Beresiko Memperpanjang Perampasan Tanah'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]