Hadir dalam diskusi itu, Ketua dan para Komisioner" /> BeritaHUKUM.com - KPU Libatkan Media dan Para Pakar Susun Konsep Debat Capres

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
KPU
KPU Libatkan Media dan Para Pakar Susun Konsep Debat Capres
Friday 16 May 2014 20:35:35

Ilustrasi. Tinta jari kuku KPU RI pada Pemilu Legislatif, Rabu (9/4).(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menyusun konsep debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang menarik dan berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi dengan para "pakar debat" dan para pemimpin redaksi media di Jakarta, Selasa (13/5).

Hadir dalam diskusi itu, Ketua dan para Komisioner KPU; pakar hukum tata negara, Prof. Saldi Isra; pegiat Pemilu, Ramlan Surbakti; pengamat politik, Fajroel Rahman dan Sidik Pramono, serta anggota Komisi penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad. Sedangkan dari media hadir para pemimpin redaksi dan wartawan senior.

Konsep debat, menurut para pakar itu, haruslah dapat menunjukkan tema-tema substantif dari masing-masing calon, seperti bidang hukum, politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, debat juga harus dikemas dengan menarik dan memberikan porsi yang berimbang kepada media dalam durasi penyiarannya.

KPU, menurut media, hendaknya tidak membuat aturan main yang terlalu kaku dan menutup ruang kreatif bagi media. Masukan mengenai konsep debat yang informatif, mengutamakan substantif namun menghibur, juga harus dapat menjangkau seluruh segmentasi masyarakat yag ada di dalam masyarakat.

"Selain memberikan informasi yang optimal kepada masyarakat, KPU juga berharap debat capres dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli mendatang," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(ris/red/kpu/bhc/sya)


 
Berita Terkait KPU
 
Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
 
Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
 
Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
 
Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
 
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]