Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
KPU Kota Sawahlunto dan Pihak Terkait Anggap Permohonan Para Pemohon Kabur dan Salah Objek
Thursday 06 Jun 2013 17:08:59

Kuasa Hukum Termohon Hanky MS dan Ardyan usai memberikan jawaban atas permohonan pemohon perselisihan hasil Pemilukada Kota Sawahlunto di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perkara Pemilukada Kota Sawahlunto, Rabu (5/6). Pada sidang kali ini KPU Kota Sawahlunto dan Pihak Terkait yakni Pasangan Ali Yusuf-Ismed memberikan jawaban atas permohonan Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta (Pemohon No. 58/PHPU.D-XI/2013) dan Erizal Ridwan-Emeldi (Pemohon No. 59/PHPU.D-XI/2013).

Kuasa Hukum KPU Kota Sawahlunto, Rianda Jeprasia menyampaikan jawaban pihaknya terhadap permohonan Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta. Rianda mengatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Selain itu Rianda mengatakan permohonan Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta kabur atau obscuur libel.

Menurut KPU Kota Sawahlunto objek permohonan Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta hanya mempersoalkan atas diterbitkannya Keputusan KPU Kota Sawalunto tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, bukannnya Keputusan KPU Kota Sawahlunto tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013.

Rianda dalam kesempatan itu juga membantah dalil Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta yang menyatakan KPU Kota Sawahlunto telah dengan sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Irwan Husein. Menurut Rianda KPU Kota Sawahlunto telah melakukan verifikasi kepada setiap pasangan calon, termasuk verifikasi terhadap perubahan nama pada tingkat SLTP dan SLTA yang ditempuh Husein.

“Termohon telah melakukan verifikasi kepada setiap pasangan calon sesuai menurut ketentuan peraturan yang berlaku termasuk kepada calon yang bernama Irwan Husein sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon (Pemohon No. 58, red). Bahwa untuk meyakinkan dan membantah ketidak cermatan alasan Pemohon, maka Termohon lampirkan Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran Tahap Awal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 sebagai bukti,” jelas Rianda.

Sedangkan terhadap permohonan Pasangan Erizal Ridwan-Emeldi, Hanky selaku Kuasa Hukum Pemohon juga mengatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Menurut Hanky dalil permohonan Pasangan Erizal Ridwan-Emeldi merupakan jenis pelanggaran administrasi dan bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, melainkan objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan Pihak Terkait dalam jawabannya terhadap permohonan Pasangan Fauzi Hasan-Deri Asta menyatakan permohonan Pemohon No. 58 hanyalah berupa asumsi-asumsi belaka dan mengada-ada, serta seluruhnya merupakan persoalan tindak pidana Pemilukada. Pihak Terkait menilai tindakan Pemohon No.58 tidak tepat, sebab bila melaporkan pelanggaran harusnya ke Panwaslu atau Pihak Kepolisian Kota Sawahlunto. Dengan kata lain, dalih pelanggaran yang dibuat Pemohon No. 58 menurut Pihak Terkait bukanlah menjadi kewenangan MK.

Sama halnya dengan jawaban Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon No. 59. Ali Yusuf-Ismed selaku Pihak Terkait mengatakan permohonan Pemohon No. 59 tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonannya hanya dilandaskan pada asumsi-asumsi belaka.(yna/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]