Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
KPU Kota Palembang Bantah Gugatan Romi Herton-Harno Joyo
Wednesday 08 May 2013 08:41:44

Suasana persidangan di MK, Senin (15/4).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Termohon) melalui kuasa hukumnya, Alamsyah, membantah dalil-dalil Pemohon. Menurutnya, dalil yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Romi Herton – Harno Joyo (Pemohon), kabur dan cacat yuridis.

“Permohonan ini tidak memenuhi persyaratan,” tegas Alamsyah dalam Sidang Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013, Selasa (7/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Selain itu, menurut dia, terdapat kontradiksi antara permohonan pertama dengan perbaikan permohonan Pemohon. Oleh karenannya, dia berpendapat Pemohon telah mengganti permohonan yang diajukannya.

“Ternyata baik positanya maupun petitumnya semuanya diganti total. Jadi menurut kami, yang tanggal 6 (Mei, pen) bukanlah perbaikan akan tetapi pergantian,” ungkap Alamsyah. “Terdapat dualisme yang kontradiksi antara permohonan pertama dan permohonan kedua.”

Disamping itu, terhadap dalil adanya pengurangan suara juga telah dibantah oleh Alamsyah. “Kita bisa membuktikan bahwa di TPS 5 itu suara tidak ada yang hilang,” katanya.

Alamsyah menegaskan, pelaksanaan Pemilukada Kota Palembang dalam keadaan kondusif, aman, tentram, dan damai. “Tidak satupun dari masyarakat memprotes hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon.” Oleh karena itu, dia meminta MK untuk menolak permohonan Pemohon.

Sementara itu, kuasa hukum Pasangan Calon Terpilih Sarimuda – Nelly Rasdiana (Pihak Terkait), Jamaluddin Karim, juga membantah dalil Pemohon. Menurut Jamaluddin, permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahkan cenderung dipaksakan. “Dalil pemohon sangat mengada-ada dan lemah sekali,” tuturnya.

“Keputusan KPU sudah benar karena berdasarkan data-data dan dokumen yang sah,” ucap Jamaluddin. Faktanya, hasil pemungutan suara yang dituangkan dalam form C1 ataupun D1 telah ditandatangani dan tidak ada keberatan oleh para saksi pasangan calon.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Pemohon. Hadir 13 saksi. Pada intinya, para saksi Pemohon menerangkan bahwa ada perubahan perolehan jumlah suara ketika rekapitulasi di tingkat kelurahan. Perubahan tersebut, yakni berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait ataupun pengurangan jumlah suara Pemohon.

Salah satu saksi, Yudi, menyatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Suka Jaya. Sebelumnya, di TPS 03 Pihak Terkait memperoleh 162 suara, akan tetapi ketika penghitungan di tingkat kelurahan terjadi perubahan menjadi 182 suara. Keterangan ini pun dibenarkan oleh Ketua KPPS TPS 03, Slamet. “Perubahan angka terjadi esok harinya, setelah di PPS,” ujarnya membenarkan keterangan Yudi.(ddi/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]