Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilukada
KPK dan KPUD Kampanyekan Pemilu Berintegritas di Provinsi Sumsel
Thursday 16 May 2013 12:41:36

Ilustrasi.(Foto: Ist)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, mutalk dibutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat, bersih, jujur dan adil. Pemimpin yang bersih, jujur dan adil dihasilkan dari proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang berintegritas. Seiring dengan proses pemilukada Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan KPUD Kabupaten Banyuasin mengkampanyekan pemilukada jujur, adil dan berintegritas dengan mengusung slogan ‘Ingat, Pemilu Bersih!’.

Melalui kampanye pemilu berintegritas, KPK dan KPUD memberikan pemahaman tentang pemilu bersih kepada masyarakat. Yang artinya, bersih pemilihnya, bersih calon pemimpinnya, bersih juga proses pemilukada-nya. Pemilukada merupakan proses demokrasi yang akan menentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah lima tahun ke depan, karena itu peran masyarakat sangat penting demi kesejahteraan selama daerahnya dipimpin oleh calon terpilih. Masyarakat diharapkan menggunakan hak dan kewajiban politiknya secara berintegritas. Tidak hanya untuk memilih pemimpin yang bersih, tetapi juga turut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance demi mewujudkan kesejahteraan di daerah.

Selain itu, KPK menilai permasalahan yang kerap muncul dalam proses pemilu adalah money politics. Karenanya, dalam rangka mendorong transparansi dan komitmen berintegritas agar bersih dari politik uang dan korupsi, pada Rabu (15/5) bertempat di Ballroom 2 Hotel Novotel Palembang, KPK memfasilitasi deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penandatanganan komitmen berintegritas bagi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Provinsi Sumsel periode 2013-2018.

Deklarasi LHKPN yang dibacakan langsung oleh empat pasangan cagub/cawagub Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto, Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, Herman Deru-Maphilinda Boer, Alex Noerdin-Ishak Mekki ini sebelumnya telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi oleh KPK pada 6-10 Mei 2013.

Terkait LHKPN, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat, KPK juga memberikan pemahaman tentang bagaimana menelusuri rekam jejak calon dengan membaca LHKPN. Kegiatan dikemas dalam bentuk dialog interaktif yang digelar KPK dan KPUD Kabupaten Banyuasin pada Kamis (16/5) bertempat di Balai Pertemuan KPUD Kab Banyuasin. Selain itu, pada kesempatan yang sama, KPK juga menjelaskan tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi agar masyarakat juga paham tentang potensi suap ataupun gratifikasi dalam konteks pemilu.

Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak tersandera dengan kepentingan lain, Selain itu, masyarakat juga secara sadar menolak segala bentuk money politic yang umumnya menyertai proses pemilukada. Berbagai program tersebut merupakan wujud dari peran KPK dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih.(kpk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]