Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji
2021-02-27 07:27:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan perkembangan lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan berusaha mengupayakan agar ibadah haji 2021 dapat segera terlaksana.

"Jadi, saat ini kita masih menunggu apakah ada keberangkatan haji tahun 2021 ini atau tidaknya," sebut John dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (25/2). Ia menyampaikan, meski belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia bersama dengan Komisi VIII DPR RI tetap melakukan persiapan dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021.

"Kita sedang menunggu, tetapi Pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR akan tetap melakukan persiapan-persiapan atas hal yang diperlukan, beberapa hari lalu kami juga sudah membahas hal ini dengan Kementerian Agama," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan Komisi VIII DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) untuk keberangkatan tahun 2021. Menurut John ada tiga kemungkinan yang akan terjadi pertama, akan berangkat sesuai dengan kuota Haji Indonesia yakni sebanyak 221 ribu orang.

"Kemungkinan pertama itu yang akan berangkat sebanyak 221 ribu orang sesuai dengan kuota jemaah Haji Indonesia, lalu yang kedua bisa saja pengurangan kuota sebanyak 50 persen, dan ketiga bisa saja seperti tahun 2020 yaitu tidak ada," urai legislator dapil Sumatera Barat II itu.

John berharap jemaah asal Indonesia dapat berangkat untuk menunaikan ibadah Haji tahun 2021. Komisi VIII DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah, agar tetap semangat dan berdoa. "Kami dari Komisi VIII gencar lakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah agar mereka tetap semangat tentu harus ditambah dengan doa supaya ibadah Haji tahun ini dapat terlaksana," sebut John.(tn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Haji
 
• Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
• DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
• Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
• Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
• Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]