Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
KPU
Jaga Kompetensi, Profesionalisme, Transparansi dan Integritas Satker
2018-03-01 15:56:27

Bimtek Pemungutan, Perhitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Situng Pemilihan Serentak gelombang II, berlanjut di Hotel Horison Kota Patriot Bekasi (Foto: Qk/humas/eddiR)
BEKASI, Berita HUKUM - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara serta Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilihan Serentak gelombang II, berlanjut di Kota Patriot Bekasi Rabu (28/2).

Acara dihadiri 143 Satker dari 9 Provinsi ini turut hadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, serta perwakilan Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili Asisten 1 Daerah Kota Bekasi, Erwin Efendi.

Dalam sambutannya, Arief berharap melalui bimtek ini jajaran penyelenggara dapat terus menjaga kompetensi, profesionalisme, transparansi dan integritas. Kegiatan ini juga diharapkan bermanfaat bagi bangsa dan terpenting untuk pelaksanaan pemilu, terutama tentang kemurnian suara ketika proses pemungutan, perhitungan, hingga dikonversi menjadi kursi dengan cara yang baik dan benar.

"Sejak dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ditetapkan di provinsi, kabupaten/kota penyelenggaraan kepala daerah, itulah cara kita menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Ingat bahwa KPU harus siap, karena itulah bentuk kongkret pertanggungjawaban anda atas pekerjaan yang dilakukan," ujar Arief di Hotel Horison.

Arief juga berharap melalui kegiatan ini lembaganya dapat terus menjaga marwah untuk memutus dan mengambil sikap tindakan tegas dengan segera memberhentikan langsung penyelenggara yang melanggar. Contohnya pada kasus anggota KPU Garut yang belum lama ini terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) dimana kejadian ini menurut dia seolah meruntuhkan bangunan yang telah disusun bertahun. "Kepada pihak berwajib tidak hanya pengirim uang yang ditangkap, melainkan pemilik uangnya pun harus ditangkap," tandasnya.

Pada akhir sambutan, Arief berharap agar rencana untuk menginisiasi pembentukan Asosiasi Penyelenggara Pemilu se-ASEAN dapat terlaksana. Lembaga ini nantinya diharapkan dapat menjadi Dewan Penyelenggara Pemilu ASEAN.

Semangat juga ditunjukkan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haaq yang terus mengupayakan membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pilkada di Bumi Pasundan. Terutama pasca kasus suap Garut, dimana kejadian ini telah mencoreng integritas penyelenggara dimata masyarakat.

"Namun berkat dukungan teman-teman satker se-Indonesia, serta dukungan KPU RI, kami berusaha berjuang dan bangkit serta semangat kembali untuk menjadikan ini pelajaran untuk kita semua," kata Endun.

KPU Jawa Barat menurut dia juga terus berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat melalui tagline #pilgubjawabarat, dimana penyelenggara menurut dia tidak hanya menyosialisasikan tahapan tapi juga mempromosikan wisata edukasi.

Sementara itu Erwin Effendi pilkada serentak 2018 mendatang dapat berjalan kondusif. Selama ini pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk membangun hubungan baik antar umat beragama, antar KPU dan Panwaslu dan tentunya masyarakatagar meningkatkan partisipasi di pilkada nanti. "Karena di pemilihan legislatif dan presiden (pileg serta pilpres) yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Bekasi ini masih dibawah 50%," kata Erwin.(Qk.red/KPU/bh/sya)


 
Berita Terkait KPU
 
• Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
 
• Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
 
• Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
 
• Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
 
• MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]