Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 

JK Tunggu Perkembangan Jadi Capres 2014
Saturday 10 Sep 2011 21:28:35

Jusuf Kalla (Foto: Istimewa)
MAKASSAR (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan melihat perkembangan terkait kemungkinan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang. "Tergantung apakah bangsa ini masih butuh figur seperti saya. Lihat saja nanti,” katanya di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/9).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat tersebut berada di sana, dalam rangka menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang ekonomi politik oleh Unhas. Gelar bagi JK ini dipromotori mantan Rektor Unhas Prof. Basri Hasanuddin bersama guru besar Ilmu Hukum Unhas sekaligus Dubes RI untuk Rusia Prof. Hamid Awaluddin dan guru besar Ilmu Hubungan Internasional Prof. Mappa Nasrun.

Menurut Kalla, mekanisme survei yang dilakukan Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan peluang bagi seluruh kadernya untuk menjadi capres 2014. Langkah ini patut dipuji, karena partai ini benar-benar memperhatikan pilihan konstituen. “Saya tidak dapat bicara banyak. Pastinya, ada mekanisme yang mengatur smeua itu,” jelasnya, seperti dikutip Antara.

Dalam kesmepatan itu, kalla merasa bangga atas gelar yang ia raih dari almamaternya. Ia pun berharap, agar para pakar pendidikan di seluruh perguruan tinggi bisa lebih banyak berperan dalam memajukan bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam orasi ilmiah pengukuhannya, JK mengibaratkan sebuah negara itu mirip dengan rumah tangga atau perusahaan. Negara baru akan maju kalau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengeluarannya. Karena itu dibutuhkan negara yang kuat, untuk mencapai tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita harus menjadi bangsa yang percaya diri sendiri. Harus percaya dengan kekuatan kita. Sumber daya alam kita kelola dan digunakan untuk masyarakat, jangan diekspor semua," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.(inc/bie)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]