Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 

JK: Indonesia Belum Sepenuhnya Merdeka
Thursday 18 Aug 2011 03:45:50

Jusuf Kalla (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Indonesia memang belum sepenuhnya merdeka. Pasalnya, kemerdekaan sekarang ini, hanya sebatas politik. Sebaliknya, masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, agar bangsa dan negeri ini benar-benar bisa dikatakan merdeka. Demikian dikatakan mantan Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8).

Menurut dia, Indonesia baru benar-benar merdeka, setelah berhasil menyejahterakan rakyatnya dari kemiskinan. Harus juga mandiri secara ekonomi hingga terbebas dari persoalan korupsi. Jika tak terselesaikan, masalah itu justru berpotensi membuat bangsa terpuruk.

"Memang tidak bisa sekaligus, tapi jangan berhenti meraihnya. Indonesia baru merdeka secara politik. Tapi masih ada masalah-masalah, seperti secara ekonomi masih ada ketergantungan dan belum bisa mewujudkan kemandirian ekonomi, itu yang harus terus-menerus diupayakan tanpa korupsi," kata Kalla.

Menurut Kalla, segenap bangsa harus berjuang mengatasi kekurangan yang ada saat ini, termasuk upaya mengurangi kemiskinan. "Bangsa ini harus bekerja dengan baik (mengatasinya). Ini waktunya bekerja dan berusaha. Jangan sampai bangsa ini terjajah kembali," katanya.

Saat dimintai komentar terkait keprihatinan bangsa akan korupsi saat ini, Kalla menegaskan, korupsi harus dilawan secara sistematis dengan cara ekstra keras. Tidak bisa dengan cara biasa, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. "Harus ada tekad serta keinginan yang kuat dari semua elemen bangsa,” tandasnya.

Gagal
Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai, pemerintah masih gagal menyejahterakan rakyat. Pasalnya, baru segelintir rakyat yang bisa mengecap makna kemerdekaan sesungguhnya. "Dari 230 juta rakyat Indonesia, baru 20 persen yang bisa menikmati kemerdekaan. Sisanya yang 80 persen, belum merdeka," kata Rizal.

Dijelaskan Rizal, rakyat belum merdeka, karena sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan, hak konstitusional belum terpenuhi, hingga jaminan kesehatan yang rendah. Presiden SBY pun ditudingnya sebagai pemimpin yang bermasalah. "Saya minta SBY segera mengundurkan diri, karena telah gagal menjalankan amanah rakyat," ungkapnya.

Pendapat senada diungkapkan anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka. Ia menyatakan, pemerintah seharusnya fokus melakukan hal-hal yang lebih konkret untuk menyejahterakan rakyat. "Sekarang pemerintah lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri. Lihat saja, mereka malah sibuk mengurusi kasus Bank Century dan Nazaruddin," jelas politisi PDIP itu.

Artis sinetron ini menyoroti pemerintah yang lemah dalam memenuhi kebutuhan rakyat di bidang kesehatan dan pendidikan. Unuk itu, ia meminta pemerintah segera menyetujui RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). “Untuk kepentingan rakyat harus segera disahkan, kalau tak mau juga mengesahkannya, berarti pemerintah tak prorakyat,” ujarnya.((tnc/mic/rob)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]