Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Agraria
Iswan Elmi: Pemerintah Perlu Upayakan Reformasi Agraria
Thursday 13 Dec 2012 20:01:00

Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan yang digelar sejak pagi tadi, Kamis (13/12), menjelang maghrib ditutup oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi yang mewakili Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto.

"Pentingnya pemetaan satu titik referensi, ada tantangan berdasarkan masing-masing sektor dalam pembuatan peta seperti kendala sumber daya manusia, teknologi, sehingga diperlukan sinergi dan kepercayaan dari para stakeholder, dapat disimpulkan pula bahwa adanya kebutuhan akan peta partisipatif masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana upaya itu dapat diakomodir oleh pemerintah," kata Iswan Elmi.

Sebelumnya Semiloka ini mengangkat berbagai hal tentang perlindungan hutan Indonesia, mulai dari perkenalan program Indonesia memantau hutan oleh Sujanarko selaku Direktorat PJKAKI KPK, pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan sumber daya alam oleh Prof Saldi Isra hingga Resolusi Konflik dan HAM atas hutan oleh Noer Fauzi dan hak masyarakat atas hutan dan opsi-opsi pengelolaan hutan berbasis rakyat oleh Myrna Safitri.

"Persoalan agraria yang ada di negara berkembang menjadi akar hampir seluruh konflik politik yang berskala massif. Persoalan telah menyebabkan kerugian sosial bagi bangsa Indonesia selama ratusan tahun, bahkan sejak masa kolonial," jelas Iswan dalam pidatonya.

Dikatakannya lagi bahwa negara perlu memberikan respon yang positif terhadap persoalan konflik agraria, diantaranya dengan memahami hak masyarakat atas agraria dengan merevisi perundang-undangan dan menjalankan reformasi agraria.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Agraria
 
• Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
 
• Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
 
• Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
 
• Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
 
• MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]