JAKARTA, Berita HUKUM - Jika memang ada yang mengintervensi data-data di KPU (Komisi Pemilihan Umum) apalagi ini merupakan data dalam Pemilihan Presiden harus segera diklarifikasi kepada tokoh yang menyampaikan atau terkait dengan berita tersebut. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon di ruang kerjanya, Senayan, Jumat (17/4).
“Kalau ada isu-isu seperti itu yang disampaikan oleh seorang tokoh penting, tentu tokoh tersebut harus mengklarifikasi apa benar mereka bisa mengintervensi data-data di KPU tahun 2014 lalu, apalagi ini data dalam pemilihan presiden. Ini menjadi suatu pembicaraan serius di masyarakat. Perlu klarifikasi, bercanda atau serius,” ungkap Fadli.
Saat ditanya apakah pihak Kepolisian harus mengusut atau menyelidiki isu tersebut? Fadli mengatakan “jika memang ada laporan yang masuk ke Kepolisian, pihak Polri tentu harus menindaklanjuti laporan tersebut,” tegasnya.
Ungkapan Fadli tersebut menyusul beredar isu adanya pesan singkat (SMS) dari Akbar Faisal salah satu tokoh politik akan adanya teknologi penyedot data Informasi Teknologi (IT) yang digunakan di KPU dalam pemilihan Presiden 2014 yang notabene memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres ketika itu.(Ayu/dpr/bh/sya) |
