JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyiapkan 60.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada 2013 ini. Sebanyak 40.000 lowongan di antaranya dibuka untuk daerah, sementara sisanya sebanyak 20.000 untuk instansi pemerintah pusat. Namun formasi ini tidak dibuka untuk semua jabatan, hanya jabatan-jabatan tertentu yang boleh direkrut pada 2013 ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengemukakan, penerimaan CPNS masih dibatasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan jabatan-jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi.
“Misalnya tenaga penyuluh pertanian, yang memang dibutuhkan dalam meningkatkan hasil pertanian, seperti beras, jagung, dan lain-lain,” ujar Azwar di Jakarta, Kamis (21/2).
Adapun untuk instansi pemerintah pusat yang diprioritas dalam rekrutmen CPNS 2013 ini adalah guru (guru kelas dan guru produktif), dosen (eksakta dan tehnik), jabatan-jabatan penegak hukum, jabatan yang menjadi pelaksana utama (core business) fungsi instandi, dan jabatan yang diperlukan untuk memenuhi standar internasional.
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menegaskan, meskipun kebijakan moratorium CPNS sudah berakhir, bukan berarti pemerintah daerah dapat serta merta merekrut CPNS sebanyak-banyaknya. Ia mengemukakan, bahwa pada 2013 ini pemerintah tetap menerapkan kebijakan zero growth menuju minus growth.
“Usulan tambahan harus berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, instansi itu harus sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan,” ujar Azwar.
Secara terpisah Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto menjelaskan, meskipun secara nasional kebijakannya zero growth, namun secara instansional akan ditempuih dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth.
“Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebh dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD. Sedangkan zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 – 50 persen dari APBD (kab/kota), dan 25 – 30 persn (provinsi),” jelas Tasdik.
Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, menurut Tasdik, hanya diperbolehkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (Kab/kota), dan untuk provinsi yang rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen.
Tasdik Kinanto yang juga Sekretaris Kementerian PAN-Rb menambahkan, instansi yang tidak memiliki tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kekurangan pegawai serta prioritas jabatan.(wid/es/skb/bhc/rby) |
