Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Presiden
Inilah 4 Gubernur yang Ditegur SBY
Tuesday 11 Dec 2012 10:03:48

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kesal dengan empat gubernur yang tak menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 di Istana Negara. Siapa saja mereka?

Sebelum memulai pidato soal anggaran di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (10/12), SBY sempat menyerahkan DIPA ke 33 perwakilan provinsi, dalam hal ini gubernur. Namun ternyata ada empat daerah yang hanya diwakili oleh wakil gubernur.

SBY pun kesal. Saat memberikan pidato, SBY meminta pada Mendagri Gamawan Fauzi agar menertibkan para pemimpin daerah yang tidak hadir demi acara di provinsi masing-masing.

"Kalau sakit saya terima, tapi kalau ada acara di provinsinya kemudian tidak datang, saya tidak menerima," kata SBY dengan raut wajah kesal, seperti yang dikutip dari detik.com, pada Senin (10/12).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, empat gubernur yang tidak hadir adalah Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P dan Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani.

Khusus untuk Sani, wakilnya melaporkan bahwa dia sakit. Sementara untuk gubernur Sulsel, ada kerabat yang meninggal dunia. Lalu, gubernur Sumsel saat ini masih berada di Amerika Serikat. Untuk gubernur Lampung tak ada keterangan dari pihak Istana, namun staf dari Kemendagri mengabarkan ada acara pelantikan di wilayahnya.

"Biasakan kita tertib, saling menghormati, saling menyayangi, karena kita bertanggung jawab pada rakyat," pesan SBY dalam pidatonya.(dtk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Presiden
 
Syarief Hasan: Kita Harus Taat Konstitusi dan Demokrasi
 
Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan
 
HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi
 
HNW: Kejagung Harus Usut Perusahaan Sawit Yang Sponsori Penundaan Pemilu
 
HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]