Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRA
Ini Kata Anggota DPRA Soal Dana TKI
Tuesday 24 Sep 2013 14:04:06

Abdullah Saleh (Foto: Ist)
ACEH, Berita HUKUM - Kepada mantan anggota Dewan priode 2004-2009 yang pernah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), diminta untuk tidak perlu resah karena perbuatan anggota dewan menerima dana TKI tersebut bukan perbuatan melanggar hukum.

Demikian kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh melalui pesan BlackBerry Messenger, Selasa (24/9).

Dia mengatakan, landasan hukumnya dalam menerima dana TKI bagi anggota DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sangat jelas sesuai PP No.37 tahun 2006 Tentang dana Tunjangan Komunikasi Intensif bagi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Soal PP ini kemudian dibatalkan dengan PP No.21 tahun 2007, tidak bermakna apa yang telah dijalankan berdasarkan PP sebelumnya menjadi batal. Kalau begitu tidak akan berani menjalankan sebuah PP. Karena kekhawatiran akan dibatalkan dengan PP berikutnya yang dapat berakibat batal semua apa yang telah dijalankan berdasarkan peraturan sebelumnya.

Surat Edaran Mendagri No.555/3032/SJ Tahun 2009 yang meminta pengembalian dana TKI tersebut juga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sebaliknya Pemerintahlah yang telah membuat kebijakan yang keliru disatu sisi telah menerbitkan PP memberi dana TKI utk anggota DPRD pada waktu itu dan kemudian membatalkan dan menagih kembalikan kebijakan Pemerintah yang aneh.

"Tapi sudahlah semua kita juga pahami sikap Pemerintah waktu itu berada di bawah tekanan publik," tukas Abudullah.

Disisi lain sangat tidak adil dan malah termasuk mempermainkan anggota DPRD yang telah diberi dana TKI itu dan telah pula dipergunakan sesuai peruntukan lalu kemudian disuruh untuk mengembalikan. Bukankah hal yang seperti ini mempermainkan anggota DPRD?.

"Kembali saya ingatkan bahwa perbuatan anggota DPRD menerima dana TKI pada waktu itu bukan perbuatan melanggar hukum akan tetapi sebaliknya adalah sah menurut hukum," tandasnya.

Tidak ada unsur menyalahgunakan wewenang, dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh anggota DPRD pada waktu itu, pungkasnya.

Diberitakan, Anggota DPRA periode 2004-2009 telah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif dan Bantuan Penunjang Operasional (TKI-BPO). Namun hingga kini, masih banyak anggota dewan yang belum mengembalikan dana tersebut.

Seharusnya, sesuai PP No. 21 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima TKI dan BPO, harus melunasi dan menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRA
 
• Banleg DPRA Bahas 21 Qanun Prioritas
 
• Mass Media di Aceh Terkesan Menyudutkan Pemerintah Aceh dan DPRA
 
• Mantan Elit GAM Australia: Aneh DPRA Nekad Lantik Wali Nanggroe
 
• BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat'
 
• Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]