Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Deponeering
ISK Melaporkan Jaksa Agung, Saur Siagian: Ini Membenturkan Lembaga Kejaksaan dengan Kepolisian
2016-03-19 10:52:34

Pengacara Saur Siagian, SH, MH.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Saur Siagian selaku advokat mengapresiasi tindakan Deponering yang dikeluarkan pihak Kejaksaan beberapa waktu yang lalu, lebih lanjut lagi Saur Siagian sebagai salah satu pengacara Bambang Widjojanto (BW) dan Novel Baswedan (NB) menyatakan bahwa, ada hal yang sebenernya sangat serius dimana baru baru ini ada Ikatan Sarjana Kepolisian (ISK) yang melaporkan Jaksa Agung RI ke Bareskrim.

Saur Siagian mengakatakan bahwa, "sesungguhnya ini menurut kita, membenturkan lembaga Kejaksaan dengan Kepolisian," ungkap Saur, kepada pewarta BeritaHUKUM.com saat diketemui di sesi selepas acara, Dialog Kebangsaan yang adakan di Aula Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, jalan Sodon. Cipinang, Jakarta Timur pada, Kamis (17/3) malam.

Saur Siagian yang juga pernah mewakili elemen dari 'Forum Advokat tolak kriminalisasi Profesi Advokat,' turut menyampaikan bahwa, perlu dikaji dan diingat dimana Undang-undang Kejaksaan itu didesain oleh negara melalui Pemerintah dan DPR, maka itu wewenang Jaksa. Sementara polisi memiliki, bisa melakukan SP3 harusnya. Walau sudah cukup bukti, dan dia punya hak SP3. Kalau kemudian Jaksa mengintervensi wewenang Kepolisian, sama saja berarti mengintervensi dari wewenang pihak lembaga lain," ungkapnya menegaskan.

Ia pun merasakan dan melihat, kalau kondisi negara hukum lah yang membuat Jaksa mempunyai wewenang Deponering, Itu bukan wewenang dan keinginan Jaksa. "Itu adalah keinginan negara, kesepakatan MPR dengan Pemerintah, karena Jaksa Bukan keinginan Jaksa sendiri, namun Pemerintah," sambungnya menambahkan.

Menurutnya bahwa, artinya Jaksa jika ke Pengadilan bukan mengatasnamakan sendiri, namun mengatanamakan negara. "Jika posisinya sudah di Pengadilan, dimana kalau ada kekacauan hukum. Ini adalah negara, dan yang bertanggungjawab adalah yang terakhir adalah Kepala Negara," jelas pengacara Saur Siagian, SH, MH.

"Bahkan sejauh ini saya pikir, jika ada upaya yang mengatasnakamakan praktisi hukum yang mengupayakan praperadilan itu adalah melanggar peradaban hukum sendiri," imbuhnya lagi mengingatkan.

"Ini indikasinya bahaya karena membenturkan kedua lembaga ini," tegasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Deponeering
 
• Pemerintah: Aturan Deponeering Konstitusional
 
• ISK Melaporkan Jaksa Agung, Saur Siagian: Ini Membenturkan Lembaga Kejaksaan dengan Kepolisian
 
• Kejagung Didatangi Pendemo dari AMPH Menolak Diponering
 
• Upaya Pengesampingan Perkara (Deponering), Akankah Menjadi Preseden Buruk dalam Penegakkan Hukum?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]