|
|||||
| Pemerintah: Aturan Deponeering Konstitusional | 2016-04-26 12:21:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membantah aturan mengenai kewenangan deponeering atau pengesampingan perkara yang dimiliki Kejaksaan multitafsir. Aturan tersebut justru memberikan jaminan hukum kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Koordinator Jamdatun Kejaksaan yang Rorogo Zega dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten ...Berita Selengkapnya |
||||
| ISK Melaporkan Jaksa Agung, Saur Siagian: Ini Membenturkan Lembaga Kejaksaan dengan Kepolisian | 2016-03-19 10:52:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saur Siagian selaku advokat mengapresiasi tindakan Deponering yang dikeluarkan pihak Kejaksaan beberapa waktu yang lalu, lebih lanjut lagi Saur Siagian sebagai salah satu pengacara Bambang Widjojanto (BW) dan Novel Baswedan (NB) menyatakan bahwa, ada hal yang sebenernya sangat serius dimana baru baru ini ada Ikatan Sarjana K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kejagung Didatangi Pendemo dari AMPH Menolak Diponering | 2016-03-10 23:13:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan pendemo menyambangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan dandanan unik. Pendemo yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) tersebut berdandan ala waria sambil mengusung tema aksi menolak Deponering atau penghentian perkara terhadap kasus mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Upaya Pengesampingan Perkara (Deponering), Akankah Menjadi Preseden Buruk dalam Penegakkan Hukum? | Monday 12 Oct 2015 17:08:37 | |||||
 |
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH. |
||||
