JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontribusi APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, sekitar 14,5 persen dari PDB.
Sehingga perlu menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. "Sebaiknya ada kebijakan yang sinergi untuk mendorong investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta," ujar Heri usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Sebaiknya APBN 2020, lanjut politisi Partai Gerindra itu, dapat menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada, karena diperkirakan tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian.
"Karena perang dagang Amerika-China serta fluktuasi harga komoditas berdampak pada perekonomian Indonesia. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen pada 2019," terang Heri.
Dengan adanya situasi ekonomi global yang fluktuatif, maka penggunaan RAPBN yang tepat sasaran wajib dilakukan pemerintah. Komisi XI DPR RI, lanjut Heri, dipastikan akan terus mengawal RAPBN ini agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.(hs/sf/DPR/bh/sya) |
