Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPK
Hari Ini BPK Sambangi DPR Guna Serahkan Audit Hambalang
Friday 23 Aug 2013 08:32:19

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hari ini, Jumat (23/8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit kasus Hambalang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian dinyatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

“Jumat, hasil audit Hambalang akan diserahkan kepada DPR. Akan ada yang mengejutkan. Kita tunggu saja hasil BPK itu,” kata Priyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/08).

Penyerahan hasil audit ini merupakan hasil uadit tingkat II. Sebelumnya, BPK telah menyerahkan hasil audit I kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada audit pertama tersebut BPK mencium kerugian negara sebesar Rp.243,66 miliar.

Kerugian negara pada hasil II ini angkanya lebih besar, meski belum ada pernyataan resmi. Ali Masykur, anggota BPK, menyampaikan, angka hasil audit II lebih besar dibandingkan audit I. Selain itu, imbuh Masykur, BPK mencium adanya indikasi keterlibatan politisi lainnya dalam kasus korupsi ini. “Kerugian negara lebih besar. Ini hanya informasi umum saja,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/8), di Jakarta.

Di sisi lain, BPK belum memberi kepastian jadwal pemberian hasil audit II kepada KPK. Padahal, setelah BPK menyerahkan hasil audit II ini KPK telah menjanjikan akan menuntaskan kasus Hambalang, dan segera menahan para tersangka. “Kalau hasilnya sudah ada seharusnya BPK segera memberi kepada kami (KPK),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (22/08).

Meski belum dinyatakan kepastian angka kerugian di dalam hasil audit II, dikabarkan kerugian negara pada hasil audit II mencapai Rp.471,707 miliar.(bhc/fwp)


 
Berita Terkait BPK
 
• Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan
 
• Legislator Minta BPK Audit Data Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Nikel
 
• Pagu Anggaran BPK dan BPKP Disetujui DPR
 
• Pertanyakan Pengelolaan Keuangan Pusat, Wakil Ketua MPR: Pengelolaan Anggaran Tidak Transparan dan Akuntabel
 
• Komisi VII Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]